TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo banyak membangun infrastruktur agar daerah tak lagi bergantung pada komoditas tertentu. Sebab, begitu harga komoditas jatuh, wilayah di Sumatera, Kalimantan, sampai Papua langsung terkena dampak negatifnya.

"Ini sesuatu yang perlu kita pahami, kadang orang menganggap Presiden Jokowi membangun infrastruktur seperti hobi. Itu bukan hobi, melainkan kebutuhan fundamental dari ekonomi Indonesia supaya makin inklusif," kata Sri Mulyani di acara Indonesian Economy: Getting Ready for Demographic Bonus di gedung World Trade Center, Jakarta, Senin, 4 Desember 2017.

Baca: Utang untuk Infrastruktur, JK: Idealnya 28 Persen terhadap GDP

Sri Mulyani menyebut pembangunan infrastruktur yang merata diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Juga berdampak pada upaya memberantas kemiskinan dan kesenjangan.

"Pembangunan inklusif ini menjadi kebutuhan mendasar yang harus dibangun lebih dahulu agar kemakmuran bisa dibagikan secara adil," ucapnya.

Grafis: Megaproyek Infrastruktur Sejak Era SBY sampai Jokowi

Selain berfokus pada infrastruktur, pemerintah akan terus memperbaiki birokrasi, kebijakan fiskal dan moneter, serta kebijakan di sektor rill. Sri Mulyani mengatakan perbaikan tersebut diharapkan semakin melengkapi satu sama lain.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menciptakan stabilisasi ekonomi Indonesia. Menurut dia, Indonesia tak bisa hanya mengandalkan satu sisi pemasukan seperti melalui komoditas sumber daya alam. Karena itu, Sri Mulyani berharap masyarakat bisa mengerti peranan penerimaan pajak masyarakat dalam peningkatan pendapatan negara.

Baca juga: Megaproyek Infrastruktur Sejak Era SBY Sampai Jokowi

"Dan kita tetap memungut sumber daya alam itu royalti pajaknya. Namun tetap pajak dari seluruh masyarakat, terutama kelas menengah dan kelas atas menjadi penting," tuturnya.

Ia menekankan belanja pemerintah lewat APBN untuk alokasi berbagai pos pembangunan, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan pembangunan institusi yang baik di seluruh pelosok.