TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyiapkan personil yang bersiaga 24 jam untuk mengantisipasi bencana akibat cuaca ekstrim hingga Maret 2018. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan telah menyiapkan personil di 34 balai besar wilayah sungai (BBWS) di seluruh Indonesia.

"Tim telah melakukan persiapan untuk menghadapi banjir. Setiap hari ada yang piket di seluruh balai," kata Imam di Jakarta, Kamis, 30 November 2017.

Baca: Kementerian PUPR Kekurangan Rp 431 T untuk Bangun Infrastruktur

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kata Imam, cuaca ekstrim diperkirakan akan terjadi dari Oktober 2017 sampai Maret 2018. Untuk itu, petugas yang ada di BBWS rutin melakukan penelusuran sungai dengan prioritas pada ruas sungai perkotaan dan lahan irigasi untuk mengetahui kondisi fisiknya.

Sebagai contoh, kata dia, di DKI Jakarta petugas dari BBWS Ciliwung dan Cisadane telah mempersiapkan peralatan dan perlengkapan mulai dari alat berat sampai bahan untuk mengantisipasi datangnya banjir. "Kami siapkan bronjong, geobag dan lainnya, untuk mengantisipasi banjir," ucap Imam.

Selain itu, menurut Imam, Kementerian PUPR juga telah membuat sistem peringatan dini di BBWS yang ada di seluruh Indonesia. Untuk di Jakarta, kata dia, sistem peringatan dini ada di kawasan Katulampa, Kabupaten Bogor. Dari sana, kata diam akan terlihat berapa ketinggian air, yang berpotensi mendatangkan banjir di Jakarta. "Air dari Katulampa akan tiba di Jakarta sekitar 7-8 jam. Itu yang kami persiapkan untuk menghadapi datangnya banjir," ujarnya,

Selain itu, untuk kejadian banjir yang terjadi di sejumlah wilayah seperti di kawasan Pacitan, Gunung Kidul dan Kulonprogo, memang disebabkan karena cuaca yang ekstrim. Hujan di kawasan tersebut, mencapai 380 milimeter. "Padahal curah hujan 100 milimeter saja juga sudah besar," ucap Imam.

Menurut Imam, cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir besar bukan kendali manusia. Sehingga banjir besar yang terjadi sulit untuk dicegah. Namun, sejauh ini PUPR telah beruapaya untuk melakukan pengecekan terhadap sungai di seluruh Indonesia yang panjangnya mencapai 24.802,64 km. "Mana yang kritis dan yang harus diperbaiki sudah kami lihat satu-satu."

Selain itu, Kementerian PUPR juga telah menyiapkan anggaran untuk penanganan darurat bencana mencapai Rp 300 juta di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tahun ini. "Setiap tahun memang dianggarkan Rp 300 juta di bidang Ditjen SDA," ucap Imam.