Ekonomi Digital, JK Anggap Sistem Logistik Harus Diperbarui

Jumat, 24 November 2017 13:52 WIB

Wakil Presiden M. Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pers di rumah dinas, Jakarta, 15 Mei 2017. Jusuf Kalla mengatakan, kecelakaan yang menimpa Setya Novanto tersebut tidak akan menganggu proses hukum yang sudah berjalan. Jusuf Kalla berharap ketua umum Partai Golkar tersebut bisa segera pulih. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis Indonesia akan siap masuk ke ekonomi digital sebagaimana digambarkan dalam paket kebijakan ekonomi ke-14 atau roadmap e-commerce Indonesia. Namun, ia menambahkan, ada banyak hal yang harus dipersiapkan atau diperbaiki. Salah satunya sistem logistik di Indonesia.

"Masalah kita itu sistem logistik. Hal yang akan maju ke depan adalah perusahaan logistik," ujar pria yang akrab disapa JK itu ketika diwawancarai khusus oleh Tempo, Rabu, 22 November 2017.

Dalam paket kebijakan ekonomi ke-14, Indonesia memiliki target sepenuhnya masuk ke ekonomi digital pada 2020. Adapun indikator ekonomi digital yang dipakai pemerintah adalah keberadaan 1.000 startup e-commerce dengan valuasi bisnis mencapai US$ 10 miliar dan total transaksi US$ 130 miliar.

Baca: JK Anggap Developer Salah Satu Kunci Ekonomi Digital

Seperti paket-paket kebijakan sebelumnya, pemerintah pun menyusun serangkaian kebijakan yang diharapkan dapat menarik minat technopreneur lokal dan asing untuk mengembangkan startup e-commerce-nya di Indonesia. Beberapa kebijakan yang disiapkan mulai kredit usaha rakyat (KUR) untuk pengembangan platform, hibah untuk inkubator bisnis, dana universal obligation service (USO) dari provider telekomunikasi untuk pengembangan startup, hingga dana bantuan (angel fund) untuk startup yang masih merugi (valley of death).

Dalam kaitannya dengan logistik, paket kebijakan ekonomi ke-14 juga menyusun sejumlah kebijakan untuk meningkatkan hal itu. Hal yang menonjol adalah merevitalisasi pos Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan sistem logistik yang mendukung e-commerce.

JK mengatakan, untuk masuk ke ekonomi digital, banyak yang harus diperbaiki atau dilengkapi dari sistem logistik Indonesia. Misalnya, pengembangan gudang logistik dengan automation (mesin industri) terintegrasi aplikasi e-commerce. Menurut dia, keberadaan automation terintegrasi sistem e-commerce akan mempermudah dan mempercepat proses logistik karena pedagang tak lagi harus menyuruh orang mengecek dan mengambil barang dagangan di toko.

Di Indonesia, kata JK, automation dalam logistik masih jarang digunakan. Sejauh yang ia tahu, masih banyak yang menerapkan sistem tradisional, yakni pedagang atau pengusaha menugasi orang mengecek dan mengambil barang di gudang.

"Di sini masih ada yang harus narik tangga, pakai rel, cari barangnya dulu. Amazon, Alibaba, ada automation-nya," tuturnya.

Selain menyediakan automation, perbaikan yang bisa dilakukan, menurut JK, adalah modernisasi pengantaran barang. Ia berpendapat, pengantaran barang tidak harus melulu menggunakan manusia karena bisa juga menggunakan drone.

Di luar negeri, jasa pengantaran barang menggunakan drone sudah dilakukan e-commerce Amazon dengan layanan PrimeAir-nya. Lewat PrimeAir, Amazon berjanji mengantarkan barang kepada pembeli lewat udara dengan estimasi waktu tiba paling lama 30 menit.

"Jadi infrastruktur logistik harus kuat, SDM juga harus kuat, karena logistik yang akan maju. Penjaga toko akan menjadi pengantar ke depannya," ucap JK.

Berita terkait

Wamen Nezar Patria Ajak Permias Seattle Ambil Bagian Manfaatkan Ekonomi Digital Indonesia

3 hari lalu

Wamen Nezar Patria Ajak Permias Seattle Ambil Bagian Manfaatkan Ekonomi Digital Indonesia

Pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia dengan mempercepat transformasi digital dan mengembangkan talenta digital nasional

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

8 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

24 hari lalu

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.

Baca Selengkapnya

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

24 hari lalu

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Wamenkominfo Soroti Tiga Tantangan Ekosistem Ekonomi Digital

36 hari lalu

Wamenkominfo Soroti Tiga Tantangan Ekosistem Ekonomi Digital

Nezar Patria mengatakan kehadiran ekonomi digital menciptakan berbagai peluang pekerjaan baru.

Baca Selengkapnya

Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

44 hari lalu

Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

Jusuf Kalla menolak Munas Golkar dipercepat. Menurut dia, Munas Golkar sudah ditetapkan pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya

Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

44 hari lalu

Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

Anies dan Muhaimin akan menghadiri undangan buka puasa bersama JK sore ini. Menurut Timnas Amin ini adalah undangan terbatas JK ke beberapa tokoh.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

55 hari lalu

Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

Menurut Said, JK tak mau ada beban politik di pemerintahan selanjutnya. JK tak mau beban ekonomi dan politik digabungkan.

Baca Selengkapnya

Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

56 hari lalu

Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

Menurut JK, Pemilu 2024 sudah diatur oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. Sehingga ia menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak 1955.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

56 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

Mahfud Md mengatakan pernyataan Jusuf Kalla terkait Pemilu 2024 sebagai Pemilu terburuk sebagai pandangan seorang negarawan.

Baca Selengkapnya