Menteri Susi Pudjiastuti (kiri) memotret dari belakang, saat Presiden Jokowi bersiap menaiki KRI Frans Kaisiepo-368, dalam pelaksanaan International Fleet Review, Komodo 2016, di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, 12 April 2016. ANTARA/Iggoy el Fitra
TEMPO.CO, Jakarta - Saat berpidato dalam pembukaan Kongres XX Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Manado, Sulawesi Utara, Rabu, 15 November 2017, Presiden Joko Widodo mengatakan beruntung mempunyai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang menenggelamkan kapal pengambil sumber daya perikanan.
"Berapa puluh tahun kita diamkan saja sebanyak 7.000 sampai 8.000 kapal lalu lalang ambil ikan?" katanya.
Sikap diam itu, menurut Jokowi, apakah karena mengerti, mengerti tapi diam, atau memang tidak mengerti.
"Untung kita punya Menteri Susi yang tenggelamin kapal itu. Kalau dibiarkan terus-menerus, habis (ikan kita). Yang kena siapa? Nelayan kita," ujarnya.
Jumlah nelayan, kata Jokowi, terus menurun dari 1,6 juta orang menjadi 800 ribu orang. "Ini karena ikannya enggak ada, mereka beralih profesi. Yang harus melindungi sumber daya alam kita adalah kita sendiri," ucapnya.
"Hal-hal seperti ini yang tidak pernah kita perhatikan. Siapa yang harus melindung sumber daya alam laut kita? Ya, harus kita sendiri, bukan minta-minta ke negara lain untuk melindungi sumber daya alam laut kita, tidak akan," tuturnya.
Saat berpidato dalam pembukaan Kongres Ke-XX GMNI, selain mengenai sumber daya perikanan, Presiden juga menyentil upaya pemerintah mendapatkan 51 persen pengelolaan Freeport dari sembilan persen saat ini.
Selain itu, penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang menurut Presiden adalah kewenangannya.
Susi Pudjiastuti mengklaim, sejak dia dilantik Presiden sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, lebih dari 10 ribu kapal asing hengkang dari Indonesia. Ini merupakan dampak dari kebijakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal asing.
