Ranking Kemudahan Berbisnis Naik, Menperin: Tetap Perlu Perbaikan

Jumat, 3 November 2017 11:50 WIB

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan situasi di Partai Golkar setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi e-KTP. ISTMAN MP

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia perlu melakukan perbaikan dalam perdagangan antar negara. Hal tersebut seiringan dengan peningkatan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia yang dirilis oleh Bank Dunia beberapa waktu lalu.

Dalam laporan tahunan yang dirilis Bank Dunia terkait peringkat Ease of Doing Business (EoDB) 2018, peringkat kemudahan berusaha Indonesia di 2018 secara keseluruhan naik 19 peringkat dari posisi ke-91 menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. “Peluang ini yang perlu kita tingkatkan lagi, misalnya melalui percepatan negosiasi-negosiasi free trade agreement dengan Eropa, Amerika Serikat, dan Australia,” ujarnya.

Baca: Kemudahan Berbisnis di Indonesia Naik ke Peringkat 72

Airlangga meyakini, jika upaya tersebut berjalan baik, kapasitas produksi dan perluasan pasar manufaktur Indonesia dapat meningkat. Sebagai contohnya, dia menyebut industri tekstil Indonesia yang saat ini masih dikenakan tarif bea masuk oleh negara-negara mitra bisnis tersebut hingga mencapai di atas 12-20 persen. "Dengan FTA, kita berharap bisa menjadi nol persen, sehingga volume industri kita untul eskpor bisa meningkat lebih besar."

Di sisi lain, Airlangga meminta kepada para investor agar tidak perlu khawatir dalam menanamkan modalnya atau melakukan perluasan usahanya di Indonesia, meskipun akan menghadapi tahun politik pada 2018. “Banyak perusahaan luar negeri yang sudah bertahan 30 sampai 40 tahun tetap tenang menjalankan bisnisnya,” kata dia.

Advertising
Advertising

Airlangga menambahkan, apapun yang terjadi di dalam politik nantinya, pemerintah akan memberikan perlindungan bagi para pelaku industri agar tidak menghalangi minat mereka membangun pabrik atau menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk mendukung rantai pasok global. "Indonesia sudah menjadi negara yang dewasa dalam berdemokrasi,” ujarnya.

Peneliti Pusat Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Maxensius Tri Sambodo sebelumnya menyatakan indeks kemudahan berbisnis atau ease of doing business Indonesia berpotensi naik. Saat ini Indonesia berada pada posisi 72 dari 190 negara.

Maxensius menilai peringkat tersebut masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN seperti Vietnam posisi 68, Thailand posisi 26, Malaysia posisi 24, dan Singapore posisi 2. "Artinya Indonesia harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki indeks kemudahan berbisnis," kata Maxensius, Rabu, 1 November 2017.

Berita terkait

Skandal Bank Dunia, Jubir Luhut Bantah EODB jadi Alasan Penyusunan Omnibus Law

18 September 2021

Skandal Bank Dunia, Jubir Luhut Bantah EODB jadi Alasan Penyusunan Omnibus Law

Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, merespons ditemukannya skandal Ease of Doing Business (EODB) Bank Dunia.

Baca Selengkapnya

Ada Skandal EODB, Pemerintah Diminta Ubah Acuan Keberhasilan Iklim Investasi

18 September 2021

Ada Skandal EODB, Pemerintah Diminta Ubah Acuan Keberhasilan Iklim Investasi

Bhima Yudhistira meminta pemerintah mengubah indikator target keberhasilan investasi pasca-terkuaknya skandal EODB.

Baca Selengkapnya

Bank Dunia Setop Laporan Kemudahan Berusaha Akibat Skandal, Bahlil: Ya, Gitu Deh

17 September 2021

Bank Dunia Setop Laporan Kemudahan Berusaha Akibat Skandal, Bahlil: Ya, Gitu Deh

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menanggapi penghentian laporan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) oleh Bank Dunia.

Baca Selengkapnya

Eks Bos Bank Dunia Diduga Tekan Staf untuk Naikkan Peringkat Cina

17 September 2021

Eks Bos Bank Dunia Diduga Tekan Staf untuk Naikkan Peringkat Cina

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva diduga saat menjabat di Bank Dunia menekan staf untuk mengubah peringkat laporan Kemudahan Berbisnis.

Baca Selengkapnya

Bahlil Yakin Kemudahan Berusaha di RI Naik ke Peringkat 60: Tergantung Lobi-lobi

30 Agustus 2021

Bahlil Yakin Kemudahan Berusaha di RI Naik ke Peringkat 60: Tergantung Lobi-lobi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yakin target kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business bisa naik ke peringkat 60 pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

BPN Jawab Isu Penarikan Sertifikat untuk Diubah jadi Sertifikat Tanah Elektronik

4 Februari 2021

BPN Jawab Isu Penarikan Sertifikat untuk Diubah jadi Sertifikat Tanah Elektronik

BPN menjawab isu penarikan sertifikat tanah asli seiring penerbitan sertifikat tanah elektronik yang ramai dibicarakan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Ini Sebab Faisal Basri Sebut Omnibus Law Tak Atasi Akar Masalah Utama Investasi

24 Oktober 2020

Ini Sebab Faisal Basri Sebut Omnibus Law Tak Atasi Akar Masalah Utama Investasi

Faisal Basri mengkritik pemerintah yang berkukuh menggunakan Omnibus Law UU Cipta Karya sebagai alat untuk menarik investasi datang ke Tanah Air.

Baca Selengkapnya

Survei TMF: Indonesia Jadi Negara Paling Rumit untuk Urusan Bisnis

17 Oktober 2020

Survei TMF: Indonesia Jadi Negara Paling Rumit untuk Urusan Bisnis

Indonesia menduduki peringkat pertama negara yang paling rumit untuk urusan bisnis.

Baca Selengkapnya

Ekonom HSBC: Investor Global Pantau Perkembangan Omnibus Law RI

16 September 2020

Ekonom HSBC: Investor Global Pantau Perkembangan Omnibus Law RI

Chief Economist ASEAN di HSBC Joseph Incalcaterra menyoroti Rancangan Undang-Undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang sedang dibahas di DPR.

Baca Selengkapnya

BKPM Pangkas Izin Usaha, Dongkrak Peringkat Kemudahan Berbisnis

5 Maret 2020

BKPM Pangkas Izin Usaha, Dongkrak Peringkat Kemudahan Berbisnis

BKPM memangkas perizinan usaha dari 11 menjadi 3 prosedur saja.

Baca Selengkapnya