JK Ingatkan Kembali Divestasi Freeport Perlu Disiapkan Matang

Kamis, 2 November 2017 16:57 WIB

Wapres Jusuf Kalla mewakili Indonesia menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di New York, Amerika Serikat, 21 September 2017. Kalla menggarisbawahi tiga hal dalam upaya mencapai "Perdamaian dan Kehidupan yang Layak secara Berkelanjutan, bagi Semua Orang di Muka Bumi". REUTERS/Eduardo Munoz

TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengingatkan bahwa divestasi saham Freeport McMoran sebanyak 51 persen untuk tidak dilakukan sembarangan. Sebab, jangan sampai Indonesia berakhir seperti Venezuela yang bangkrut karena berkukuh melakukan naturalisasi besar-besaran dan fokus kepada sumber daya minyaknya saja.

"Dia (Freeport) sudah 30 tahun di sini, tak usah dulu terlebih cepat mengambil yang ada untuk divestasi, jangan sampai kita kaya di Venezuela itu," ujar pria yang akrab disapa JK tersebut ketika menjadi pembicara di Prospek Ekonomi Indonesia 2018, Kamis, 2 November 2017.

Sebagaimana diketahui, Venezuela mengalami krisis ekonomi berat akibat sejumkah kebijakan ekonomi yang salah perhitungan sejak pemerintahan Hugo Chavez. Hugo, misalnya, di tahun 2013 mengambil keputusan agar semua sumber daya di dalam negeri difokuskan untuk produksi minyak. Di luar, menurutnya, harus diimpor yang berujung pada pemerintahannya berhutang banyak di kemudian hari.

Tahun 2014, krisis itu tak terhindarkan. Harga minyak yang terjun bebas membuat Venezuela yang memiliki cadangan minyak besar kekurangan pemasukan. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki perekonomian Venezuela namun hasilnya tak maksimal.

Baca: Jamuan Makan Malam, Bos Freeport Puja-puji Sri Mulyani

Advertising
Advertising

Terkait divestasi Freeport 51 persen sendiri, hingga berita ini ditulis, belum jelas. Terutama nilai saham yang akan dilepas. Sebab, Freeport beranggapan Indonesia terlalu rendah menawar harga saham yang diinginkan. Freeport juga ingin harga saham memperhitungkan cadangan emas yang berada di Grasberg.

JK berkata, hal itu bisa terjadi ke Indonesia, terkait sektor pertambangan, apabila memaksakan diri untuk mengambil alih saham Freeport secepat mungkin. Lebih baik, menurutnya, Indonesia memanfaatkan waktu yang ada untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan agar pengambilalihan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Misalnya, mempersiapkan kemampuan dan teknologi sebelum mengambil alih perusahaan yang selama ini menjadi milik asing. Selain itu, bisa juga menyiapkan sumber daya manusia dan modal.

"Banyak negara yang buru-buru ambil keputusan mengakibatkan banyak orang menjadi tidak percaya dengan negeri itu sendiri. Sekarang ini kita sedang butuh banyak investasi," kata JK.

JK menambahkan bahwa proyek pertambangan lainnya juga jangan sampai dilupakan. Investasi di greenfield atau pembangunan smelter bisa menjadi opsi yang diambil.

"Banyak hal migas kita stagnan, kita butuh lama bangun itu semua karena kita tidak konsiten juga kadang-kadang. Ini kritikan untuk saya juga sebagai bagian dari pemerintahan," ujar dia mengakhiri.

Berita terkait

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

13 jam lalu

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

Hamas meminta bantuan dari Jusuf Kalla agar menjadi mediator guna mengakhiri perang dengan Israel.

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

3 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri Bahlil Soal Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, 3 Pemicu Pinjol Makin Marak

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Menteri Bahlil Soal Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, 3 Pemicu Pinjol Makin Marak

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061.

Baca Selengkapnya

Soal Izin Ekspor Konsentrat Freeport, Wamen BUMN Komitmen Selesaikan Smelter

6 hari lalu

Soal Izin Ekspor Konsentrat Freeport, Wamen BUMN Komitmen Selesaikan Smelter

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa kementeriannya sedang berdiskusi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM soal rencana izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

11 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Riwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI

23 hari lalu

Riwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI

Presiden Jokowi memerintahkan divestasi saham lanjutan PT Freeport Indonesia sehingga negara mempunyai saham 61 persen.

Baca Selengkapnya

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

27 hari lalu

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Dua Bulan Pertamina Tahan Kenaikan Harga BBM, Terungkap Pertamax Palsu di Empat SPBU Pertamina

38 hari lalu

Terkini Bisnis: Dua Bulan Pertamina Tahan Kenaikan Harga BBM, Terungkap Pertamax Palsu di Empat SPBU Pertamina

Nicke Widyawati mengatakan Pertamina tidak hanya mengejar keuntungan. Sudah dua bulan perusahaan menahan kenaikan harga BBM.

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM Targetkan Penambahan Saham Freeport Beres Juni

38 hari lalu

Menteri ESDM Targetkan Penambahan Saham Freeport Beres Juni

Seperti halnya Jokowi, Arifin Tasrif menargetkan kepastian penambahan saham Indonesia di Freeport bisa rampung Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

38 hari lalu

Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Baca Selengkapnya