TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah mengusulkan pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Nasional untuk menunjang kebijakan dan program pemerintah dalam mendorong peningkatan ekpor nasional. Usulan ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang hari ini di ajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Dalam RUU ini, disebutkan bentuk pembiayaan ekpor nasional dapat dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip ini mengatur penyediaan fasilitas pembiayaan berbentuk tunai atau non tunai yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.Pembiayaan ekspor nasional dalam RUU tersebut diberikan kepada badan usaha baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan. Bentuk pembiyaannya sendiri terdiri dari pembiayaan, penjaminan dan asuransi.Lembaga Pembiayaan Ekspor Nasional ini diberi kewenanga untuk menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional Indonesia, melakukan reasuransi dan melakukan penyertaan modal.Modal awal lembaga ini ditetapkan paling sedikit Rp 4 triliun yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jika terjadi kekurangan modal, pemerintah berkewajiban menutup kekurangan tersebut dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).Anton Aprianto