TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya rencana tata kota yang baik untuk menghadapi tren urbanisasi. Kesalahan perhitungan dianggap bisa menyebabkan layanan sarana dan prasarana tak seimbang dengan jumlah penduduk.

Rencana tata kota pun harus mengikuti perkembangan teknologi dan budaya. Salah satu yang menjadi contoh adalah perubahan budaya belanja masyarakat, dari belanja konvensional menjadi belanja online.

"Misal, apakah rencana tata kota masih membutuhkan pembangunan supermarket besar?" ujar Basuki, seperti dikutip dari siaran pers Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Senin malam, 30 Oktober 2017.

Ketidakseimbangan prasarana dengan jumlah penduduk pun bisa menimbulkan kawasan kumuh. Karena itu, Basuki menuturkan pihaknya sudah menjalankan Program Kota Tanpa Kumuh di 269 kabupaten dan kota melalui pendanaan World Bank dan Islamic Development Bank, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pelibatan masyarakat.

Setidaknya sudah 6.763 hektare kawasan kumuh yang ditata dari target penataan periode 2017-2018 seluas 38.431 hektare. "Diperkirakan akan mencapai 9.974 hektare pada akhir 2019," ucapnya.

Menurut Basuki, perubahan signifikan seusai penataan kawasan kumuh terlihat di sejumlah wilayah, seperti Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan, Pontianak, dan Semarang. Kampung Nelayan Tambak Lorok di Semarang menjadi contoh kawasan yang sudah diperbaiki dan dilengkapi dengan teknologi rumah apung. Ada juga normalisasi Kanal Banjir Timur Semarang lewat perbaikan drainase dan sanitasi agar kawasan tersebut menjadi lebih layak huni.

“Memang tidak mudah untuk menangani permasalahan kawasan kumuh karena tidak hanya soal cipta karya, tetapi harus diikuti dengan penyediaan rumah bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah," tutur Basuki Hadimuljono.