TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi telah meminta empat kementerian menggelar program padat karya yang bisa menyerap belasan juta tenaga kerja.

Keempat kementerian itu yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertandian.

Menurut presiden, sebagian dana desa yang pada 2018 dianggarkan Rp60 triliun akan digunakan untuk program ini seperti dalam memperbaiki irigasi, membangun embung, atau memperbaiki jalan desa. “Nanti upahnya dibayar harian, atau paling lama mingguan,” tutur Joko Widodo saat bertemu dengan puluhan pemimpin redaksi media massa nasional, di Istana Negara, Senin, 30 Oktober 2017.

Baca juga: Undang Para Pemred ke Istana, Jokowi Bicara Soal Pilpres 2019

Presiden memberikan ilustrasi bila masing-masing desa bisa merekrut minimal 200 tenaga kerja, dengan 74.000 desa penerima dana, maka sedikitnya ada 14 juta tenaga kerja terlibat.

Menurut Jokowi, desain program padat karya ini sedang disiapkan oleh masing-masing kementerian yang ditunjuk dan diharapkan terealisasi pada awal 2018. Selain kementerian desa yang menggunakan dana desa dari APBN, bentuk program menyesuaikan postur anggaran masing-masing kementerian.

Baca juga: Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

Program padat karya pernah dilakukan oleh pemerintahan pada periode sebelumnya yang ditujukan sebagai distribusi pendapatan kepada masyarakat secara luas. Program semacam ini diharapka bisa membantuk meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya menggerakkan perekonomian.

BISNIS.COM