TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berupaya mengantisipasi perubahan kebutuhan tenaga kerja di tengah perkembangan digitalisasi yang tengah gencar saat ini, salah satunya perubahan kebutuhan tenaga kerja di gardu tol karena penerapan sistem pembayaran non tunai di jalan tol.

Menghadapi perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas (Dirjen Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono, mengungkapkan pemerintah siap memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja yang berubah akibat digitalisasi dan perkembangan teknologi melalui program pelatihan.

“Perubahan itu adalah hal yang tidak bisa dihindari. Patut diingat, perubahan pekerjaan ini di satu sisi akan memangkas kebutuhan tenaga kerja konvensional. Tapi di sisi lain akan memberikan pekerjaan baru yang nantinya akan mendukung perubahan ini,” tuturnya.

Baca: Lowongan CPNS 2017, Kemenaker Butuh 160 Formasi

Intinya, Bambang menekankan perlunya memiliki skema penyiapan tenaga kerja yang mampu memfasilitasi transformasi kemampuan atau kapasitas pekerjaan yang baru. Dengan adanya skema tersebut, pihak swasta sangat dimungkinkan untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah untuk melatih tenaga kerjanya di balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah.

Saat ini, pemerintah memiliki program prioritas untuk mengembangkan 3 BLK di Serang, Bekasi, dan Bandung dengan spesialisasi yang dibutuhkan dunia usaha, yakni manufaktur dan bisnis manajemen.

“Tahun depan, Kemnaker ada rencana untuk fokus mengembangkan dua BLK di Medan dan Semarang untuk mendukung proses tranformasi kemampuan tenaga kerja. BLK Medan memiliki spesialisasi di konstruksi dan pariwisata, sedangkan BLK di Semarang fokus di fesyen teknologi dan bisnis manajemen,” tuturnya.

BISNIS