TEMPO,CO. Surabaya – Kementerian Perhubungan mendukung keberlanjutan pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) alias trem Surabaya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, pihaknya mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kota Surabaya.

“Saya terima kasih kepada Bu Wali (Tri Rismaharini) yang proaktif,” ujarnya saat ditemui wartawan di Balai Kota Surabaya, Sabtu, 21 Oktober 2017.

Simak: Kementerian Keuangan Bentuk Tim Khusus Trem Surabaya

Kendati demikian, Budi mengakui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) pemerintah pusat semakin terbatas. Sehingga pihaknya berniat menjadikan proyek trem tersebut melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha alias KPBU. “Artinya kami akan memberikan kesempatan kepada swasta, tidak terbatas swasta dalam negeri tapi juga luar negeri,” tutur dia.

Untuk trem ini, kata Budi, menawarkan kepastian baru yakni berupa penjaminan pemerintah. “Ada dua hal; tidak hanya jaminan legal tetapi juga jaminan finansial,” ucapnya.

Pilihan ini diambil lantaran PT KAI juga tak mungkin menanggung beban investasi yang besar. “KAI tidak mungkin mengandalkan masyarakat untuk membayar secara penuh karena investasinya besar,” ujar Budi.

Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu mencontohkan proyek LRT di Jabodebek. Proyek yang dijalankan dengan KPBU itu sudah menawarkan jaminan Public Service Obligation (PSO) alias subsidi terhadap pengeluaran modal atas investasi. “Nanti untuk mengembalikan pinjaman, sebagian dicari oleh PSO, sebagian dibebankan kepada masyarakat.”

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pun kembali menegaskan bahwa pembangunan trem tidak menggunakan uang APBN, melainkan KPBU. Soal lelang, Pemkot Surabaya bakal mengkaji beberapa hal dengan tim ahli, baik dari perguruan tinggi maupun dari pihak Kementerian Perhubungan.

Tujuannya ialah untuk menyelaraskan proses lelang. “Nanti akan bertemu dulu dengan tim dari Pak Menteri (Budi Karya), kemudian melakukan sinkronisasi tender. Nanti coba kita lihat perkembangannya,” kata dia.

Sebelumnya melalui surat resmi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah pusat tak mampu membiayai proyek trem Surabaya. Untuk itu, Pemkot Surabaya berinisiatif membuka lelang proyek trem dengan target penyelesaian pada 2021 mendatang.

ARTIKA RACHMI FARMITA