TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan akan menyerahkan pengelolaan 11 bandara dan 20 pelabuhan kepada swasta. Budi mengatakan penyerahan pengelolaan tersebut diharapkan dapat memangkas dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 1 triliun.

“Kita harapkan paling tidak APBN yang bisa diefisiensikan lebih-kurang Rp 500 miliar sampai dengan Rp 1 triliun,” ujar Budi melalui siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 13 Oktober 2017.

Budi mengatakan telah mengundang beberapa investor untuk ikut serta dalam pengelolaan sejumlah bandara dan pelabuhan. Diharapkan penyerahan pengelolaan tersebut dapat meningkatkan pelayanan bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia. Budi menargetkan ada 15 pelabuhan dan bandara yang pengelolaannya diserahkan ke swasta pada 2017.

Selain itu, kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi APBN. Sehingga dana yang ada dapat digunakan untuk pengembangan bandara dan pelabuhan di daerah terpencil, perbatasan, dan rawan bencana.

Menurut Budi, kerja sama tersebut menggunakan skema pemanfaatan barang milik negara dan kerja sama operasional. Ia menegaskan tidak ada penjualan atau pengalihan aset negara dalam kerja sama tersebut. "Semua aset tetap dikuasai negara."

Adapun 20 pelabuhan yang sudah dan akan dikerjasamakan dengan swasta adalah Pelabuhan Probolinggo, Sintete, Bima, Waingapu, Tanjung Wangi, Badas, Kalabahi, Tenau Kupang, Ende, Lembar, Manokwari, Bitung, Ternate, Pantoloan, Pare-pare, Kendari, Biak, Fakfak, Sorong, dan Merauke.

Sedangkan 11 bandara yang diusulkan dikerjasamakan dengan swasta adalah Komodo, Labuan Bajo; Radin Inten II, Lampung; Sentani, Jayapura; Juwata, Tarakan; Mutiara SIS Al-Jufri, Palu; Maimun Saleh, Sabang; FL Tobing, Sibolga; Fatmawati Soekarno, Bengkulu; Hananjoeddin, Tanjung Pandan; Syukuran Aminudin, Luwuk; dan Blimbingsari, Banyuwangi.