Akhir Oktober Ini, Program Perhutunan Sosial Diluncurkan

Selasa, 10 Oktober 2017 17:50 WIB

Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) berbincang dengan Menko PMK Puan Maharani (kiri) disela-sela mengikuti Sidang Kabinet Paripurna tentang RAPBN 2018 di Istana Negara, Jakarta, 24 Juli 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan program Perhutanan Sosial akan resmi diluncurkan sebentar lagi. Jika tidak ada halangan, peluncuran akan dilakukan pada bulan Oktober ini.

"Diusulkan mulai diresmikan akhir Oktober ini," ujar Darmin saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 10 Oktober 2017.

Simak: Jokowi Teken Perpres Paket Kebijakan Ekonomi Ke-16

Sebagaimana diketahui, program perhutanan sosial merupakan upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat Indonesia memiliki lahan untuk dikelola. Namun, program ini tidak dilakukan dengan membagi-bagikan lahan, melainkan meminjamkan lahan pemerintah yang tidak terpakai selama ini untuk dikelola.

Adapun pemberian akses terhadap masyarakat itu akan dilakukan dengan menerapkan sistem cluster dan berkelompok. Jadi, satu cluster, bisa satu jenis komoditas yang ditanam.

Dan, nantinya, akan ada offtaker juga untuk membeli hasil produksi dari lahan yang dipinjamkan itu. Malah, offtaker itu nantinya tak hanya diminta sekedar membeli, tetapi juga diminta membantu petani Perhutanan Sosial untuk bercocok tanam yang baik, mencari bibit yang bagus, ataupun menyiapkan gudang.

Advertising
Advertising

Darmin melanjutkan bahwa kementeriannya bersama Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian BUMN terus mengidentifikasi kira-kira ada berapa lahan yang bisa dibuka aksesnya untuk program Perhutanan Sosial. Dan, sejauh ini, sudah didapatkan 51 lokasi lahan dengan luas total ratusan ribu hektar.

Nah, lokasi mana yang akan dibuka pertama kali aksesnya, Darmin menyampaikan bahwa hal itu masih dibahas urutannya. Sebab, Presiden Joko Widodo berkeinginan untuk terlibat langsung dalam pembukaan akses itu.

"Karena banyak, gak bisa seminggu satu. Seminggu mungkin dua atau tiga lokasi. Itu sedang dibahas oleh tim presiden juga," ujar Darmin.

Ditanyai apakah akan ada kebijakan KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk petani yang terlibat dalam Perhutanan Sosial, Darmin menjawab ada. Dan, ia yakin KUR akan dengan mudah diberikan oleh perbankan sebab sudah ada offtaker yang siap membeli hasil panen petani.

"Tahun depan pun akan kami turunkan bunga KUR dari 9 persen menjadi 7 persen. Kalau nanamnya yang cepat seperti Melon atau Cabai, pasti lebih cepat pelunasan KUR-nya. Itungannya masuk, sangat masuk. Malah lebih tinggi penerimaan mereka nanti dibandingkan petani padi," ujar Darmin Nasution.

ISTMAN MP

Berita terkait

Badan Kehutanan Amerika Pantau Penanganan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah

25 Januari 2024

Badan Kehutanan Amerika Pantau Penanganan Kebakaran Hutan di Kalimantan Tengah

Kepala Badan Kehutanan AS Randy Moore menghargai langkah Indonesia dalam mengatasi krisis iklim.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Sebut Indonesia telah Buka Skema Perdagangan Karbon Serap Emisi Gas Rumah Kaca

10 November 2023

Pengusaha Sebut Indonesia telah Buka Skema Perdagangan Karbon Serap Emisi Gas Rumah Kaca

Indonesia telah membuka skema perdagangan karbon untuk meningkatkan serapan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Baca Selengkapnya

Menteri Kehutanan: Belum Ada Asap Dampak Kebakaran Hutan ke Malaysia

3 Oktober 2023

Menteri Kehutanan: Belum Ada Asap Dampak Kebakaran Hutan ke Malaysia

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan ada potensi asap menyebrang ke Malaysia dampak dari kebakaran hutan dan lahan.

Baca Selengkapnya

Kadin RFBSH Inisiasi Pilot Project Multiusaha Kehutanan

20 Februari 2023

Kadin RFBSH Inisiasi Pilot Project Multiusaha Kehutanan

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Regenerative Forest Business Sub Hub (RFBSH) menginisiasi pilot project multiusaha kehutanan.

Baca Selengkapnya

KLHK Tangkap Pemodal Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Batang Gadis

14 Februari 2023

KLHK Tangkap Pemodal Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Batang Gadis

KLHK Wilayah Sumatera menangkap dan menahan salah satu aktor intelektual penambangan emas ilegal di Kawasan Taman Nasional Batang Gadis.

Baca Selengkapnya

Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

7 Februari 2023

Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023 ini. Perry menjabat sejak 23 Mei 2018. Siapa saja yang pernah menjadi Gubernur BI?

Baca Selengkapnya

KLHK Minta Pengadilan Hukum Berat Pelaku Pengrusakan Tahura Bukit Mangkol

21 Juli 2022

KLHK Minta Pengadilan Hukum Berat Pelaku Pengrusakan Tahura Bukit Mangkol

KLHK melimpahkan berkas tahap dua kasus perambahan Taman Hutan Rakyat (Tahura) secara ilegal dengan tersangka ke Pengadilan Negeri

Baca Selengkapnya

INFID Sebut Indonesia Darurat Pelanggaran HAM di Tiga Sektor Bisnis

14 Juli 2022

INFID Sebut Indonesia Darurat Pelanggaran HAM di Tiga Sektor Bisnis

Sektor itu rentan pelanggaran HAM bagi sosial, ekonomi dan lingkungan, jika dikelola tanpa standar-standar HAM dalam bisnis.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Terbesar, Sektor Kehutanan Berkontribusi Kurangi 497 Juta Ton CO2

26 Maret 2022

Sri Mulyani: Terbesar, Sektor Kehutanan Berkontribusi Kurangi 497 Juta Ton CO2

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sektor kehutanan menjadi pemberi kontribusi terbesar dalam penurunan CO2 dengan biaya yang sedikit.

Baca Selengkapnya

UMM Buka Kelas Pusat Minyak Asiri, Bisa Belajar Budidaya Hingga Siap Ekspor

10 Februari 2022

UMM Buka Kelas Pusat Minyak Asiri, Bisa Belajar Budidaya Hingga Siap Ekspor

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) membuka program kelas pusat keunggulan atau center of excellence (CoE) minyak asiri alias essential oil.

Baca Selengkapnya