TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno akan mengatur kembali regulasi perusahaan plat merah yang mendirikan hotel. Menurut Rini, ada perusahaan pelat merah, seperti Pegadaian, yang membangun hotel, tapi tidak sesuai dengan kompetensinya.

"Sekarang saya menekankan, ini kamu (Pegadaian) kompetitif sesuai dengan bidang (membangun hotel). Kalau memang ini hotel Anda, apa tidak lebih baik dijual ke BUMN atau pihak lain?" katanya di Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2017. "Karena Anda (Pegadaian), harus kembali pada kompetensi Anda."

Rini mengatakan akan lebih mengatur regulasi perusahaan plat merah yang bakal membangun hotel. Musababnya, sejauh ini, pemerintah telah memiliki BUMN yang khusus membangun hotel, yakni PT Hotel Indonesia Natour. "Pegadaian dari dulu memang membangun hotel. Sekarang saya menekankan apakah itu sesuai dengan bidangnya," ujarnya.

Rini melanjutkan, sejumlah perusahaan BUMN memang ada yang membangun hotel sendiri. Menurut Rini, hal tersebut wajar karena perusahaan terkait mempunyai lahan yang bagus sehingga dibangun hotel.

Sekarang, kata Rini, semua pembangunan hotel harus dikoordinasikan bersama perusahaan yang bergerak di bidang tersebut, yakni Indonesia Natour. Perusahaan plat merah seperti PT Pembangunan Perumahan (PP) mempunyai lahan yang bagus untuk membangun hotel. Namun sejauh ini BUMN belum mengkoordinasikan agar mereka membangun hotel dengan kualitas yang baik. "Kami sebagai BUMN (dalam pembangunan hotel) harus mempunyai image yang sama," ujarnya.

Menurut Menteri Rini Soemarno, sejauh ini, sejumlah perusahaan BUMN, seperti PP dan Jasa Marga, sudah menjadi perusahaan publik. Karena itu, sebagai perusahaan publik, keduanya bertanggung jawab mengembangkan usahanya seoptimal mungkin untuk pemegang saham.

"Pemegang sahamnya bukan hanya negara, tapi juga masyarakat luas. Itu (pembangunan hotel) hal yang normal," ucapnya. "Namun saya menekankan mereka harus tepat."

Ekonom Faisal Basri mengkritisi sejumlah perusahaan plat merah yang bukan bidangnya ikut membangun hotel. Sejumlah BUMN yang melakukan ekspansi ke berbagai sektor di antaranya PT Pegadaian, PT Adhi Karya, dan PT Hutama Karya, yang merambah bisnis hotel.

"BUMN hadir dengan misi khusus, bukan sekadar bisnis biasa," tuturnya. Menurutnya, negara ada bukan untuk berbisnis, tapi memajukan perekonomian secara keseluruhan serta memberdayakan dan menyejahterakan rakyat.

Sejauh ini, Faisal melihat Kementerian BUMN telah memiliki super holding untuk memastikan perusahaan BUMN berada di jalur yang benar. Apalagi sudah ada BUMN yang bergerak di bidang perhotelan.

Yang lebih ironis, salah satu BUMN memperoleh kucuran dana dalam bentuk suntikan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui penyertaan modal negara untuk membangun hotel. "Jadi uang rakyat digunakan untuk bersaing dengan rakyat," katanya.

IMAM HAMDI