BUMN Dituding Serobot Porsi UMKM, Menteri Rini: Saya Tersinggung

Reporter

Imam Hamdi

Jumat, 6 Oktober 2017 00:57 WIB

Direktur Utama PNM, Parman Nataatmadja (ketiga kiri) memberikan produk UKM berupa Boneka menyerupai Menteri BUMN, Ibu Rini Soemarno (dua kanan), di depan stand pameran PNM di acara 70 tahun BUMN Hadir Untuk Indonesia, 23 Oktober 2015. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno tersinggung dengan tudingan Ketua KADIN, Rosan Roeslani yang menyebut bahwa BUMN telah menyerobot sektor usaha yang seharusnya menjadi wilayah garapan usaha mikro kecil dan menengah.

"UMKM yang mana. Saya sangat tersinggung mengenai itu," kata Rini menjawab pertanyaan wartawan mengenai tuduhan Ketua Kadin atas keterlibatan BUMN yang mengambil usaha yang semestinya dikerjakan industri UMKM di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2017.

Baca juga: Jokowi Ingin PLTU di Banten Serap Tenaga Kerja Lokal

Menurutnya, selama ini BUMN telah membantu UMKM dan masyrakat bawah untuk mengembangkan usahanya. Sehingga, Rini tidak menerima jika BUMN dituding mengembangkan usaha yang seharusnya dikerjakan UMKM. "Terus terang saya sangat tersinggung. Saya ingin tanya UMKM yang mana (yang usaha diambil BUMN," ucapnya.

Rini mengatakan BUMN telah membantu pendanaan usaha mikro, bahkan kepada ibu rumah tangga yang tidak mendapatkan akses modal ke perbankan. "Kami berikan pinjaman uang dari Rp 500 ribu sampai Rp 3 juta," ujarnya.

Advertising
Advertising

Baca juga: Freeport Tolak Divestasi, Menteri Rini: Negosiasi Masih Jalan

Selain itu, Rini mengklaim telah membantu sebanyak 1,3 juta ibu-ibu dalam mendapatkan pinjaman uang untuk mengembangkan usaha mereka. Rini menambahkan BUMN melalui BRI dan BNI juga memberikan bantuan kepada usaha mikro berupa pinjaman uang dari Rp 5 juta sampai Rp 20 juta.

Menurut Rini Soemarno BUMN mempunyai program yang sangat beragam untuk mengembangkan UMKM. Bahkan, kata dia, selama tiga tahun ini pemerintah fokus membantu pendanaan masyarakat berpenghasilan rendah. "BUMN punya tanggung jawab. Kalau ada (lembaga BUMN yang mengambil usaha UMKM) kasih tahu. Ini kesalahan yang harus diperbaiki," ujarnya.

Baca juga: Alasan Menteri Rini Yakin Holding BUMN Tambang Selesai Tahun Ini

Sebelumnya, pada saat Rapat Koordinasi Kadin yang dihadiri Presiden Jokowi di di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2017 lalu, Roslan Roeslani mengeluhkan banyaknya BUMN yang bahkan mengerjakan proyek kecil seperti usaha katering yang dinilai sebagai lahan UMKM.

Rosan pun meminta Presiden mengembalikan peran BUMN sesuai dengan bisnis utamanya. Rosan Roeslani, menyatakan jumlah BUMN saat ini terlalu banyak yaitu hingga 118 perusahaan dengan anak, cucu, dan cicit BUMN jumlahnya mencapai 800 perusahaan. "Itu mengambil banyak porsi swasta dan UMKM," kata Rosan.

Baca juga: Menteri Rini Minta Garuda Indonesia Tambah Paket Wisata Domestik

Presiden Jokowi pun setuju dengan usulan KADIN. "Saya sudah perintahkan kemarin agar yang 800 di-merger. Atau kalau perlu dijual," katanya di lokasi yang sama. Namun Jokowi mempertanyakan keluhan KADIN. Pasalnya, BUMN sudah berkembang lama sekali. "Kenapa baru ngomongnya sekarang? Jangan-jangan juga ada yang main politik," kata dia disambut tawa anggota KADIN.

VINDRY FLORENTIN

Berita terkait

Erick Thohir Integrasikan Sektor Pupuk dan Pangan dalam Cetak Biru BUMN

13 jam lalu

Erick Thohir Integrasikan Sektor Pupuk dan Pangan dalam Cetak Biru BUMN

Menteri BUMN, Erick Thohir menyiapkan rancangan cetak biru BUMN hingga 2034 Mencakup rencana integrasi sektor pupuk dan pangan

Baca Selengkapnya

Kementerian BUMN Lakukan Perbaikan Keuangan di PT Indofarma Tbk

14 jam lalu

Kementerian BUMN Lakukan Perbaikan Keuangan di PT Indofarma Tbk

Kementerian BUMN melakukan rasionalisasi dan perbaikan terhadap keuangan PT Indofarma Tbk untuk meningkatkan kinerja perusahaan

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

Penjelasan Bulog atas harga beras yang tetap mahal saat harga gabah terpuruk.

Baca Selengkapnya

Kadin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara

3 hari lalu

Kadin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah agar berhati-hati dalam pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara.

Baca Selengkapnya

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

6 hari lalu

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

6 hari lalu

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

Tiga bulan pertama 2024, kredit BNI utamanya terdistribusi ke segmen kredit korporasi swasta.

Baca Selengkapnya

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

7 hari lalu

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

Pemerintah harus cermat menerapkan strategi, salah satunya melalui diplomasi perdagangan

Baca Selengkapnya

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

11 hari lalu

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

11 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

11 hari lalu

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.

Baca Selengkapnya