Pertamina: Mulai Hari Ini Harga BBM di Seram Sama dengan di Jawa
Reporter
Caesar Akbar
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Senin, 2 Oktober 2017 21:07 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) berhasil mewujudkan Bahan Bakar Minyak satu harga di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. "Alhamdulillah, pada hari ini masyarakat di Amalatu akhirnya bisa menikmati BBM dengan harga yang sama seperti di Jawa," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ego Syahrial dalam keterangan resmi, Senin, 2 Oktober 2017.
Ego meresmikan Program BBM Satu Harga berupa pendirian SPBU mini di Dusun Wailey, Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, hari ini.
Baca: Menteri Jonan: Penerapan BBM Satu Harga Tidak Boleh Gagal
SVP Fuel & Marketing Distribution PT Pertamina (Persero) Gigih Wahyu Hari Irianto mengatakan bahwa sampai saat ini SPBU Amalatu adalah SPBU ke-25 yang telah terbangun dari total rencana 54 Lembaga Penyalur Rencana Program BBM 1 Harga Nasional di Wilayah 3 T, untuk Pertamina MOR VIII Amalatu merupakan titik ke-13 dari total 19 Lembaga Penyalur yang akan didirikan d wilayah Maluku Papua sampai dengan akhir Tahun 2017. "Pendirian SPBU ini kami harap membawa dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat di kawasan timur Indonesia, khususnya masyarakat Seram Bagian Barat," kata Gigih.
Bupati Seram Bagian Barat M. Yasin Payapo mengatakan, sebelumnya harga BBM di Amalatu bisa mencapai Rp12.000 per liter. Kini BBM premium dapat dinikmati dengan harga Rp 6.450 per liter, sementara solar seharga Rp 5.150 per liter.
Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional, pemerintah menugaskan Pertamina merealisasikan BBM Satu Harga di seluruh wilayah Indonesia sejak 1 Januari 2017.
Kepala BPH Migas M.Fanshurullah Asa juga menegaskan bahwa pembangunam SPBU di wilayah 3 T ini bukan merupakan hal yang mudah mengingat geografis dan ongkos angkut yang tinggi, sehingga perlu dipastikan tepat sasaran peruntukannya. “Perlu ada pengawasan dan monitoring dari Pemerintah Daerah dan Aparat agar penyaluran BBM 1 Harga ini tepat sasaran” ujar Fanshurullah.