TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ini tengah membidik komitmen investasi senilai Rp 30 triliun hingga Rp 40 triliun dari 12 proyek yang ditawarkan kepada investor.

"Kami ingin sekali investasi semakin baik karena inflasi kita rendah, sentimen internasional juga positif. Jadi minimal kami harapkan Rp30 triliun," kata Budi di Jakarta, Senin, 25 September 2017.

Proyek itu, kata Budi akan ditawarkan pada forum bisnis dalam rangkaian Asia Europe Meeting/ASEM Transport Ministers Meeting di Bali 26-28 September 2017 mendatang, yang akan dihadiri oleh beberapa delegasi negara antara lain Inggris, Rusia, Luxemburg, Latvia, Polandia, dan Hungaria. Selanjutnya Jepang, India, China, Filipina, Malaysia, dan Singapura.

Budi mengatakan, pemerintah memang ingin menjaring investasi asing dalam setiap kegiatan internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Dia menyebut, Kemenhub bakal melakukan pertemuan satu per satu dengan sejumlah delegasi yang hadir dalam Asia Europe Meeting/ASEM Transport Ministers Meeting.

Menurut Budi, beberapa negara telah melirik sejumlah investasi di Indonesia seperti proyek pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung yang diminati China dan Belanda. Begitu pula dengan investor dari Uni Emirat Arab yang ingin menanam modal mereka di proyek Makassar New Port.

Selain itu, lanjut Budi, proyek lain yang juga bakal ditawarkan yakni Proyek New Priok Development, Pelabuhan Kijing, dan Pelabuhan Tanjung Api-api, Pelabuhan Sorong, dan kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL).

Budi mengatakan, pada bidang transportasi darat, Kemenhub juga menawarkan proyek kereta api Makassar--Pare Pare dan kereta ringan atau ligh rapid transit (LRT) Bandung. Di Surabaya, proyek kereta dalam kota atau Trem juga bakal ditawarkan ke investor.

Selain itu, kata dia, Kemenhub juga akan melakukan pengembangan Bandara Kuala Namu, dan Bandara Internasional Lombok, dua proyek bandara yang juga bakal ditawarkan ke investor. Dia mengungkapkan, dua investor sudah menyatakan minat mereka yaitu China dan India.

Guna memuluskan investasi, Budi Karya mengatakan pihaknya siap untuk merevisi regulasi di tingkat kementerian. Dia menekankan, hal itu bakal dilakukan sepanjang Peraturan Menteri dinilai tidak kondusif bagi kegiatan investasi.

BISNIS.COM | SAIFULLAH S.