Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Terima Pinjaman US$ 14,6 Miliar dari Bank Dunia  

Editor

Zed abidien

image-gnews
Bambang Sumantri Brojonegoro. TEMPO/Subekti
Bambang Sumantri Brojonegoro. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tak menampik negara akan menerima tawaran utang US$ 14,6 miliar dari Asian Development Bank dan World Bank. Menurut dia, tawaran tersebut sangat menggiurkan dengan syarat yang ringan.

"Bunga ringan dengan syarat yang ringan pula," kata Bambang di Jakarta, Senin, 7 September 2015. Bunga dan syaratnya ringan karena dipatok 3 persen dengan agunan lebih dari 20 tahun.

Pun saat ini, ujar Bambang, lembaga pinjaman tersebut tak lagi mengintervensi penggunaan dana pinjaman. Begitu juga dengan kebebasan negara menggunakan kontraktor dalam negeri.

"Jadi tanpa embel-embel macam-macam lagi. Sekarang bergantung pada kemampuan kita menggunakan pinjaman tersebut," tutur Bambang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bekas Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mengatakan akan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur produktif. Sebab, uang negara hanya dapat dialokasikan Rp 2.000 triliun dari perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sebesar Rp 5.000 triliun.

ANDI RUSLI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DJP Rilis Daftar Nomor Penipu Pajak, Apa Saja Modusnya?

5 jam lalu

Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Shutterstock
DJP Rilis Daftar Nomor Penipu Pajak, Apa Saja Modusnya?

Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan daftar nomor yang melakukan penipuan mengatasnamakan DJP.


Prabowo Panggil Trio Calon Wamenkeu Pendamping Sri Mulyani

2 hari lalu

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keungan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu (kiri) saat mengikuti rapat dengan Komisi VIII DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 24 Mei 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo Panggil Trio Calon Wamenkeu Pendamping Sri Mulyani

Prabowo juga sudah memanggil Sri Mulyani pada Senin, 14 Oktober 2024. Sri Mulyani diminta kembali menduduki kursi Menteri Keuangan.


Sri Mulyani Disebut Bakal jadi Menteri Keuangan Prabowo, Ini Tanggapan Seknas Fitra

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang diyakini bakal menjadi calon menteri/kepala lembaga negara untuk pemerintahan baru ke depan. ANTARA/Aprillio Akbar
Sri Mulyani Disebut Bakal jadi Menteri Keuangan Prabowo, Ini Tanggapan Seknas Fitra

Sri Mulyani dianggap memiliki reputasi yang baik sebagai menteri namun ada beberapa catatan kelemahan terkait pengawasan pajak dan bea cukai


Pemerintah Kembali Lelang Tujuh Seri Surat Utang Negara Besok, Kupon Mulai 6,5 Persen

4 hari lalu

Surat Utang Negara adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh pemerintah. Berikut ulasannya. Foto: Canva
Pemerintah Kembali Lelang Tujuh Seri Surat Utang Negara Besok, Kupon Mulai 6,5 Persen

Pemerintah kembali melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) besok. Target yang akan dikumpulkan Rp 22 triliun


DJP Kementerian Keuangan: Target Penerimaan Pajak 2025 Tumbuh 13,9 Persen

6 hari lalu

Gedung Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta. Dok. Kemenkeu
DJP Kementerian Keuangan: Target Penerimaan Pajak 2025 Tumbuh 13,9 Persen

Pertumbuhan pajak pada 2025 akan ditopang pertumbuhan penerimaan PPh nonmigas, serta PPN & PPnBM.


Target Pendapatan APBN 2025 Naik, Belanja Negara Didorong Lebih Berkualitas

6 hari lalu

Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2025 naik menjadi Rp 3.005,1 dari Rp 2.996,9 triliun pada RAPBN 2025. Hal tersebut dikarenakan anggaran untuk mendukung program-program unggulan sudah didistribusikan ke K/L teknis. Dok. Kemenkeu
Target Pendapatan APBN 2025 Naik, Belanja Negara Didorong Lebih Berkualitas

Anggaran prioritas yang diusung dalam APBN 2025 bertujuan mendorong tercapainya agenda pembangunan.


Solidaritas Hakim Indonesia Sebut Gaji Hakim Setara Uang Jajan Rafathar 3 Hari, Gimana Maksudnya?

8 hari lalu

Perwakilan Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia Rangga Lukita Desnata (tengah) bersama sejumlah Hakim menyampaikan pemaparan saat audiensi dengan Pimpinan DPR RI di Ruang Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024. Pada hari kedua cuti massal tersebut Solidaritas Hakim Indonesia melakukan audiensi dengan DPR RI untuk membahas peningkatan kesejahteraan dan kenaikan gaji Hakim. TEMPO/M Taufan Rengganis
Solidaritas Hakim Indonesia Sebut Gaji Hakim Setara Uang Jajan Rafathar 3 Hari, Gimana Maksudnya?

Solidaritas Hakim Indonesia sebut tak minta gaji laiknya Direktur Pertamina dan Bank Mandiri. Gaji hakim, menurutnya setara uang jajan Rafathar 3 hari


Alasan Hakim Tetap Cuti Massal meski Sri Mulyani Disebut Sudah Sepakat Kenaikan Gaji

11 hari lalu

Jubir SHI, Fauzan Arrasyid. Dok. Pengadilan Agama Sei Rampah
Alasan Hakim Tetap Cuti Massal meski Sri Mulyani Disebut Sudah Sepakat Kenaikan Gaji

Para hakim akan melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan saat aksi cuti massal pekan depan.


Setjen DPR: Rumah Dinas Anggota Dewan Dikembalikan ke Kemenkeu

12 hari lalu

Suasana Kompleks Rumah Dinas DPR RI Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu 5 Oktober 2024. TEMPO/Hendrik Yaputra
Setjen DPR: Rumah Dinas Anggota Dewan Dikembalikan ke Kemenkeu

Aset rumah dinas DPR bakal dikembalikan ke Kementerian Keuangan, sebagai pengelola barang milik negara.


Cuti Massal Hakim Tuntut Kenaikan Gaji, Kemenkeu Belum Respons Permintaan Bertemu

13 hari lalu

Ilustrasi pengadilan. Shutterstock
Cuti Massal Hakim Tuntut Kenaikan Gaji, Kemenkeu Belum Respons Permintaan Bertemu

Para hakim telah mengirimkan surat permintaan audiensi kepada sejumlah lembaga. Empat kementerian belum menjawab.