TEMPO Interaktif, Jakarta:Bank Indonesia diminta tak pilih kasih dalam menerapkan aturan, termasuk saat memberikan kredit bagi debitur yang bermasalah. "Semua obligor yang masuk daftar orang tercela pada zaman krisis mestinya tak bisa mendapat kredit," kata Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia Denny Kailimang dalam sebuah diskusi di Plasa Senayan Arcadia, Selasa petang. Menurut Denny, modus para obligor nakal sebetulnya sudah lama diketahui bank sentral. Misalnya, saal memohon kredit, para obligor nakal akan memakai wahana khusus (SPV) bentukan baru atau membentuk konsorsium dengan obligor lain yang tak bermasalah. "Saya tak bisa sebutkan (nama obligor), yang pasti banyak," ujar Denny.Pengacara lainnya, Juniver Girsang, mengatakan bahwa kasus kredit macet terjadi karena proses awalnya juga bermasalah. Mestinya, bank tahu calon debiturnya bermasalah atau tidak. Tapi, setelah kredit macet, “Bank terkesan lepas tangan," kata Juniver. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sandiaga S Uno meminta perbankan lebih adil dalam memberlakukan tiap debitur. Selama ini, menurut dia, perbankan tak adil dalam memperlakukan kredit macet bagi pengusaha besar dan pengusaha kecil. "Kalau pengusaha besar yang macet, ada refinancing. Kalau pengusaha kecli yang macet asetnya disita," kata Sandiaga. Padahal, menurut Sandiaga, kasus kredit macet usaha berskala kecil dan menengah nilainya lebih kecil ketimbang kredit macet usaha berskala besar. Saat krisis melanda Indonesia, misalnya, total utang UKM hanya Rp 39,6 triliun. Sedangkan 20 obligor terbesar memiliki kredit macet Rp 54,3 triliun. RR Ariyani