TEMPO Interaktif, Jakarta:Panitia Kerja Privatisasi Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mencapai kesepakatan tentang penjualan maksimal 35 persen saham PT Wijaya Karya. Ketua Panitia Kerja Privatisasi Asman Abnur mengatakan, penjualan ini akan dilakukan lewat penerbitan saham baru. "Seluruh dananya akan masuk untuk modal perusahaan," katanya kepada Tempo kemarin. Dia menjelaskan keputusan ini tinggal dibahas dalam rapat Komisi Keuangan, yang membentuk panitia kerja. Setelah disepakati, lanjut Asman, pimpinan komisi akan mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk meminta persetujuan. Asman juga mengungkap selain Wijaya Karya, Panitia Kerja Privatisasi juga telah menyepakati tentang pelepasan saham PT Jasa Marga (Persero) dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk.Menurut dia, penjualan saham Jasa Marga yang disepakati adalah maksimal 35 persen. Sama dengan Wijaya Karya, seluruh dana penjualan saham itu untuk penguatan modal kerja perusahaan. Sedangkan untuk Bank Negara Indonesia, jumlah saham yang dijual adalah 15 persen untuk mengisi defisit anggaran negara dan 15 persen untuk penguatan modal. "Ada opsi tambahan lima persen untuk penerbitan saham baru," katanya. Asman juga mengatakan surat persetujuan dari DPR nantinya akan mengenai privatisasi di ketiga perusahaan milik negara ini. Setelah itu, manajemen masing-masing perusahaan bisa menggelar proses persiapan penjualan sahamnya. "Mereka bisa saja menggunakan laporan keuangan akhir tahun lalu, jika masih dimungkinkan oleh aturan Badan Pengawas Pasar Modal," katanya.Secara terpisah Direktur Utama Bank Negara Indonesia Sigit Pramono memastikan penerbitan saham baru (right issue) dan penawaran umum saham kedua melalui bursa (secondary public offering) pada sekitar Juli-Agustus mendatang. "Untuk itu kami akan gunakan data keuangan triwulan pertama 2007, "katanya. Sigit memerinci 35 persen saham yang akan dilepas yakni masing-masing 15 persen untuk rights issue dan 15 persen untuk secondary offering. "Tapi ada opsi tambahan lima persen (right issue). Kalau kurang bisa tambah lagi lima persen. Jadi maksimal 35 persen minimal 30 persen, "katanya. Saat dikonfirmasi mengenai opsi yang akan didahulukan, menurut Sigit akan tergantung dari analisis kondisi pasar. "Kami tentu akan meminta pendapat dari berbagai pihak termasuk penjamin emisi sebelumnya," katanya. Lebih lanjut Sigit mengungkapkan, saat ini perseroan masih menunggu persetujuan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Sigit keputusan final akan diperoleh dari dewan dalam dua hari mendatang. "Kami tunggu keputusan satu dua hari ini karena sedang (dibahas) di pimpinan DPR, " katanya.BUDI RIZA I SURYANI IKA SARI