TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bidang Ekonomi Taufik Kurniawan mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,4 persen pada tahun depan amat realistis. Menurut dia, jika pemerintah ngotot menargetkan pertumbuhan, seperti yang direncanakan semula 6,1 persen, publik tidak akan percaya. "Target 6 persen sulit sekali dicapai," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2017.
Menurut politikus Partai Amanat Nasional itu, mempertahankan laju pertumbuhan pada kisaran 5 persen sudah bagus. Namun, menurut dia, selain infrastruktur, kebijakan yang bisa dirasakan masyarakat langsung, seperti akses kredit usaha rakyat, dana desa, hingga bantuan langsung, memang perlu ditingkatkan. ”Supaya pembangunan merata dan bisa diterima secara politik,” katanya.
Presiden Joko Widodo mematok pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar 5,4 persen. Inflasi pun dipatok lebih rendah menjadi 3,5 persen. Daya beli juga diproyeksikan bertahan di kisaran 5 persen dan didukung dengan peningkatan ekspor negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target 5,4 persen yang meningkat dari tahun ini sebesar 5,1 persen sudah menjadi angka paling optimistis dan realistis. Menurut dia, angka tersebut juga sudah disepakati secara politik dengan Komisi Keuangan dan Badan Anggaran DPR. Angka 5,4 persen merupakan median dari kisaran asumsi 5,2-5,6 persen.
Simak Pula: Ini Asumsi Makro RAPBN 2018 yang Dipaparkan Jokowi di DPR
Adapun komponen konsumsi masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi diprediksi bisa tumbuh hingga 6,4 persen. "Bisa saja belanja kami maksimalkan. Namun utang dan defisit kan ada batasnya," ucap Sri Mulyani. Walhasil, pada tahun depan, anggaran infrastruktur pemerintah hanya bertambah Rp 21,7 triliun menjadi Rp 409 triliun dari Rp 387,3 triliun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan target tersebut bisa tercapai karena pemerintah mengalokasikan dana Rp 269,1 triliun yang tidak bisa diganggu gugat. Dana itu, kata Bambang, merupakan prioritas nasional yang menyentuh aspek terpenting pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. "Sekarang, kami berhak memantau dan memastikan prioritas nasional benar-benar dikerjakan," tuturnya.
Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, tanda-tanda indeks daya beli terjaga bisa dilihat dari pertumbuhan ekspor saat ini. Menurut dia, saat ini surplus neraca perdagangan sedang meningkat 17 persen dengan pertumbuhan ekspor hampir menyentuh 5 persen. Tahun depan, pertumbuhan ekspor ditargetkan mencapai 7,5 persen.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memprediksi pertumbuhan ekonomi 2018 mentok di angka 5,3 persen. Target itu bisa tercapai jika pemerintah benar-benar bisa menjaga tingkat inflasi di bawah 4 persen. “Asumsi nilai tukar rupiah di angka Rp 13.500 masih bisa diterima,” katanya.
Dalam RAPBN 2018, pemerintah menganggarkan subsidi Rp 172,4 triliun, naik 20,9 persen dari proyeksi penyaluran subsidi pada APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 168,87 triliun.
ANGELINA ANJAR SAWITRI | DIKO OKTARA
Berita terkait
Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu
7 jam lalu
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.
Baca SelengkapnyaAkhir Politik Jokowi di PDIP
12 jam lalu
Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
17 jam lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaKaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024
19 jam lalu
Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.
Baca Selengkapnya1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata
20 jam lalu
Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
1 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya
1 hari lalu
Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Baca SelengkapnyaTerkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram
1 hari lalu
Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam
1 hari lalu
Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana
1 hari lalu
"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.
Baca Selengkapnya