TEMPO Interaktif, Jakarta:Bambang Trihatmojo pemilik PT Bimantara Group dipastikan di depak dari proyek pembangunan pelabuhan Bojonegara di Propinsi Banten. Selaian perusahaan milik anak mantan Presiden Soeharto ini, pemerintah menghapus konsersium Teluk Banten gabungan beberapa perusahaan yang akan membangun pelabuhan Bojonegara. Menurut Menteri Perhubungan Agum Gumelar pembangunan pelabuhan Bojonegara itu memelukan investasi yang besar, sebelum ini terlaksana pembangunannya pemerintah akan mengundang dulu investor, tetapi untuk mempercepat pembangunan Pelindo II telah siap menggunakan dana sendiri untuk pembangun awal beberapa sektor dipelalabuhan itu. Agum mengungkapkanya kepada wartawan usai memberikan bantuan 8 unit bus Damri kepada Pemerintah Propinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (8/4). Ia tak menjelaskan penghapusan konsorsium yang telah dibentuk termasuk mendepak Bambang Trihatmojo dalam proyekj tersebut. Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut, Tjuk Sukadirman kepada Tempo News Room mengatakan, pemerintah telah menawarkan sejumlah peluang investasi pelabuhan Bojonegara kepada negara lain diantaranya negara Cina. Tjuk juga mengatakan menteri komunasi Cina bersama sejumlah investor Cina telah berkunjung ke Indonesia untuk melihat langsung beberapa peluan investasi tersebut,' katanya. Selain pelabuhan Bojonegara di Propinsi Banten, pemerintah juga menawarkan investasi untuk pembangunan proyek pembangunan terminal penumpang terpadu di Ancol Timur, proyek terminal curah (terminal khusus bongkar muat barang-barang non-packing) di Tanjung Priok. Dan pelabuhan dan kawasan industri Muara Sabak di Jambi. "Bentuk kerjasama yang kami tawarkan adalah joint venture atau build operation in transfer (BOT). Jadi, semacam bentuk kerjasama operasi," katanya. Untuk pembangunan pelabuhan Bojonegara di Banten, jelas kata, PT Pelabuhan Indonesia II untuk sementara siap mengeluarkan dana seniri untuk pembangunan awal berupa beberapa gudang. Untuk pembangunan ini sendiri, dibutuhkan areal lahan seluas 1.200 hektare, "Hingga sekarang di Provinsi Banten kami masih membebaskan tanah seluas 455 hektare yang rencananya untuk kawasan industri," kata dia. (Faidil Akbar Tempo News Room)