TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) yang baru saja dilantik, Syafruddin Temenggung, mendesak keluarga Wijaya untuk segera melepaskan kepemilikan sahamnya di Bank Internasional Indonesia Tbk. Namun dia tidak secara tegas menyebutkan batasan waktu pelepasan saham tersebut. “Sebelum right issue dilakukan, keluarga Wijaya harus out dari BII. Keputusan itu kan sudah dibuat oleh KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) dan yang saya tahu, Pak Putu (I Putu Gde Ary Suta, Kepala BPPN lama) juga sudah kirimkan surat kepada keluarga Wijaya itu,” tegas Syafruddin kepada para wartawan dalam konfrensi pers, di Kantor BPPN, Jakarta, Selasa (23/4). Syafruddin mengaku, keluarga Wijaya pada prinsipnya sudah bersedia untuk melepaskan saham-sahamnya. Persoalannya, saat ini berapa harga yang akan ditetapkan untuk saham keluarga Wijaya tersebut. BPPN, kata Syafruddin, tidak akan bersedia membayar harga saham yang ditentukan keluarga Wijaya sebesar Rp 125 per saham. “Harga dipasaran itu antara Rp 25 – 30, kalau mereka minta diserahkan dengan kondisi harga Rp 125, maaf saja, enggak ada,” tegasnya. Karena itu, lanjut Syafruddin, sesuai dengan keputusan KKSK, BPPN hanya akan menilai harga saham keluarga Wijaya berdasarkan harga pasar. “Harga pasar itu juga kami awasi, tidak boleh ada orang naik-naikan harga. Jadi diawasi 60 hari kebelakang,” katanya. Sementara itu, Deputi Ketua BPPN Bidang Aset Manejemen Investasi (AMI) Dasa Sutantio mengatakan, valuasi aset-aset yang diserahkan keluarga Wijaya dalam rangka menyelesaikan kewajibannya kepada pemerintah telah selesai dilakukan. Namun nilai valuasi tersebut, kata Dasa, saat ini belum bisa diumumkan. Alasannya, masih memerlukan penelitian lebih lanjut dari BPPN, dan harus dibicarakan terlebih dahulu di forum KKSK. “Kalau bicara mengenai nilai itu kan sangat sensitif, tergantung pada kondisinya. Kondisi A, nilainya bisa A, kondisi B nilainya bisa B. Bisa mencukupi, bisa tidak mencukupi. Oleh karena itu mungkin saat ini kita belum bisa kami sampaikan. Namun kita harapkan dalam waktu dekat sudah bisa kami umumkan ke publik,” jelasnya. Menurut Syafruddin, penyelesaian valuasi aset-aset keluarga Wijaya memang harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan transparan. Alasannya, utang Sinar Mas sangat berkaitan erat dengan utang Asia Pulp and Paper Company Limited, (APP), yang juga milik keluarga Wijaya. Saat ini, APP mempuyai utang kepada para kreditor internasional sebesar US$ 13 miliar atau setara dengan Rp 130 triliun. “You tambahin sama yang ada di MSAA itu masih kurang. Kalau yang di MSAA ditambahin dengan di MRNIA dan APU itu baru sama dengan (utang) APP dan Sinar Mas Group,” kata Syafruddin menggambarkan betapa besar utang yang dimiliki keluarga Wijaya. (Dicki Subhan-Tempo News Room)