TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan membuka tender proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan dengan mekanisme tender terbuka, pemerintah ingin membuka semua kesempatan dan kemungkinan yang ada dari aspek teknologi dan pembiayaan.

"Jadi paling bagus dengan membandingkan," kata Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2016.

Pemerintah, kata dia, belum memutuskan apakah tender terbuka akan dilakukan melalui mekanisme penawaran terbuka (open bidding) atau beauty contest. Bambang menambahkan, semua negara mempunyai kesempatan yang sama selama mempunyai teknologi dan pembiayaan yang diinginkan Indonesia.

Adapun pemerintah Jepang telah sepakat membangun proyek kereta api semicepat Jakarta-Surabaya dengan skema private public partnership (PPP). Hal itu terjadi saat Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melawat ke Jepang beberapa waktu lalu.

Baca juga:
Luhut: Jepang dan Indonesia Akan Survei Bersama Kereta Semicepat
AHY Bicara Soal Hunian Terapung, Begini Pendapat Ahok

Luhut menuturkan berdasarkan perhitungan pemerintah Jepang, dana yang dibutuhkan untuk membangun proyek kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya mencapai Rp 102 triliun. Namun, berdasarkan perhitungan pemerintah, dana yang dibutuhkan sekitar Rp 80 triliun.

Kemarin, setelah menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Menteri Luhut ingin agar skema pembiayaan bisa lebih dari 40 tahun. Menurut dia, Jepang selaku calon investor memberikan respons yang positif. "Kami mintanya lebih lama agar bisa lebih lunak," ucapnya.

ADITYA BUDIMAN