Presiden Jokowi bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (kanan) meninjau lokasi pemasangan rel Kereta Trans Sulawesi di Kecamatan Tanete Riilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, 25 November 2015. Pembangungan ini menggunakan dana APBD dan APBN senilai 10.8 Triliun. TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan berkomitmen melanjutkan proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi jalur Makassar – Pare-Pare. “Kami pastikan untuk terus melanjutkan proyek ini,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 20 Desember 2016.
Menurut Budi, anggaran untuk proyek kereta api Trans Jakarta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD. Anggaran sudah disiapkan untuk kelanjutan proyek hingga akhir 2019.
Dari total panjang jalur kereta api 146 kilometer yang sudah terbangun 16,1 kilometer. Proyek ini digarap bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Barru.
Kementerian Perhubungan menargetkan pada awal 2019, sudah terbangun sepanjang 30 kilometer dan langsung bisa beroperasi. “Agar proyek ini bisa terus berlangsung, kami akan melakukan cara-cara baru yang berbeda,” Budi berujar.
Budi meminta untuk dilakukan re-engineering dan value engineering baik terhadap model konstruksinya maupun terhadap outcome apa yang dirasakan masyarakat dari pembangunan jalur kereta api tersebut. Ia mencontohkan adanya rel elevated di atas sungai dalam rencana pembangunannya. "Anggaran yang dibutuhkan untuk setiap pembangunan 1 kilometer sekitar Rp 500 miliar," ucapnya.
Menurut Budi, Kemenhub akan menggandeng Universitas Hasanuddin untuk melakukan kajian-kajian dampak pembangunan jalur kereta api tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. Ia mengaku juga sudah berdiskusi dengan pemerintah daerah agar segera dapat menyelesaikan proyek itu. “Ini akan kita jadikan quick win. Sebagai modal agar masyarakat langsung dapat menikmati."
Budi menambahkan setelah rampungnya pembangunan jalur kereta api sepanjang 30 kilometer yang menggunakan anggaran APBN dan APBD, Kemenhub akan membuka peluang bagi swasta nasional atau asing untuk melanjutkan sisa proyek yaitu sekitar 116 kilometer dari total 146 kilometer.
Menurut Budi, ke depan, APBN akan digunakan untuk memberikan stimulus bagi swasta untuk berinvestasi. Caranya bisa berupa pemberian jaminan PSO. Stimulus itu dilakukan agar menarik swasta baik lokal maupun asing masuk ke Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah telah berkomitmen untuk membuka diri bagi swasta yang ingin berinvestasi membangun Kerata Api Trans Sulawesi.
