Politisi Gerindra: Kinerja Jokowi Baru Terlihat di 2019  

Reporter

Minggu, 23 Oktober 2016 21:46 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Wiranto sambil berjalan menuju pesawat kepresidenan di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, 2 September 2016. Jokowi bertolak ke Tiongkok guna menghadiri KTT G20 di Hangzhou pada 4-5 September. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan semua hal yang dikerjakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla baru bisa dirasakan pada 2019 nanti. Sama seperti era Susilo Bambang Yudhoyono, kinerja era pemerintahannya baru terasa di periode kedua kepemimpinan SBY.

"Kita baru akan melihat produk kerja Pak Jokowi di 2019. Sekarang belum terlihat," kata Riza saat ditemui di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Ahad, 23 Oktober 2016.

Riza menambahkan, hal ini terjadi karena banyak proyek besar pemerintah saat ini baru selesai pada 2018-2019. Meski begitu, Riza mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla yang memfokuskan kinerjanya pada program pembangunan infrastruktur.

Baca: Minta Ahok Ditangkap, Ribuan Orang Berunjuk Rasa di Padang

Menurut Riza, Indonesia memang tertinggal dari negara-negara lain dalam hal pembangunan infrastruktur. Saat ini, pilihan pemerintah berkonsentrasi pada infrastruktur, dan itu adalah pertaruhan, terutama jika proyek infrastruktur itu tak membawa multiplier effect.

Riza berharap pembangunan infrastruktur yang memakan banyak biaya itu memiliki multiplier effect. Dia mencontohkannya dengan pembangunan waduk. Jika tak diikuti pembangunan pertanian dan irigasi, pembangunan waduk akan sia-sia.

Simak: Al-Maidah 51, Kemenag: Awliya Diterjemahkan Sesuai Konteks

Karena itu, Riza mengingatkan pemerintah meningkatkan koordinasi antar-kementerian agar pembangunan infrastruktur tak menjadi sia-sia karena tak memberi multiplier effect. "Harus ada koordinasi antara Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dengan yang lain."

DIKO OKTARA

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

5 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya