TEMPO.CO, Jakarta - Implementasi tender rute baru tol laut yang akan melibatkan swasta kemungkinan molor jika penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 mengalami keterlambatan.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bay M. Hasani mengungkapkan, tender rute tol laut yang akan melibatkan pelayaran swasta masih menunggu penetapan RAPBN 2017 dan trayek yang akan dijalankan.

"Iya, kita lihat pengesahannya kapan. Kalau sudah disahkan, kita sudah dapat angka. Walaupun belum terbit DIPA, nanti kita bisa lelang tidak mengikat," ujarnya kepada Bisnis, Selasa, 18 Oktober 2016.

Yang terpenting, ujarnya, pagu anggaran subsidi tol laut tersebut sudah disahkan. Sayangnya, dia enggan mengungkapkan berapa anggaran subsidi yang diajukan Kementerian Perhubungan dalam Rencana APBN 2017.

Kementerian Perhubungan berharap RAPBN 2017 bisa segera ditetapkan sehingga program tol laut bisa segera berjalan tanpa ada hambatan.

Secara keseluruhan, dia mengungkapkan, anggaran tol laut mengalami kenaikan karena ada penambahan rute baru. Rencananya, Kementerian Perhubungan akan meluncurkan enam rute baru pada 2017 dari semula hanya tiga rute yang direncanakan.

Kendati usulan rute baru lebih banyak, Bay menegaskan program subsidi tol laut 2017 akan lebih efisien daripada tahun ini. Alasannya, ukuran kapal tol laut akan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan barang di tiap daerahnya.

Dia memperkirakan rata-rata kapal yang akan dikerahkan berukuran 2.000-3.300 DWT pada 2017. "Kalau tahun lalu dipukul rata semua ukurannya sekian. Tahun depan ukurannya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Berarti ada penghematan." paparnya.

Selain efisien, Kementerian akan berupaya meningkatkan frekuensi kapal untuk rute-rute jauh. Contohnya, rute Papua yang selama ini memakan waktu pelayaran selama 28 hari dengan satu kapal akan dipersingkat menjadi 14 hari dengan dua kapal.

"Sehingga tiap 14 hari ada dua kapal yang crossing." Terkait dengan muatan tol laut, dia mengatakan pihak pelayaran swasta harus turut serta mencari muatan. Menurut Bay, pelayaran swasta dan Pelni dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan melalui Gerai Maritim, Bulog, dan pemerintah setempat.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra Moh. Nizar Zahro menilai, keterlibatan swasta dalam tol laut tidak masalah selama tidak menimbulkan kompetisi yang tidak sehat antar pihak swasta dan BUMN mengingat program ini disubsidi oleh APBN.

"Tapi kalau Kemenhub memandatkan kepada swasta dan ternyata keuntungan swasta lebih tinggi dari BUMN, itu tidak diperbolehkan," tegasnya.

Dia menambahkan, keinginan masyarakat bagaimana pemerintah dapat menghadirkan lebih banyak trayek tol laut dan frekuensi pelayarannya sehingga barang dan jasa bisa bergerak merata dari barat ke timur, utara ke selatan, atau sebaliknya.

BISNIS.COM