Realisasi Defisit Anggaran Mencapai 75,6 Persen dari Target  

Reporter

Kamis, 13 Oktober 2016 08:26 WIB

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani berbicara dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim sebelum pertemuan tahunan Komite Pembangunan IMF/Bank Dunia di Washington, AS, 8 Oktober 2016. REUTERS/Yuri Gripas

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat realisasi defisit anggaran hingga 30 September 2016 sebesar Rp 224,3 triliun. Realisasi tersebut mencapai 75,6 persen dari target defisit Rp 296,7 triliun.

“Posisi defisit saat ini 1,79 persen dari produk domestik bruto,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di kompleks DPR, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2016. Defisit per September lebih baik dibanding realisasi Juni sebesar Rp 230,7 triliun atau 1,83 persen dari PDB.

Sri mengatakan pemerintah menggunakan cara front loading untuk membiayai defisit. "Pembiayaan di depan bertujuan menjaga cash flow pemerintah," katanya. Pasalnya, penerimaan negara dari perpajakan hingga Agustus 2016 sangat di bawah target.

Baca: Sri Mulyani Siapkan Dua Strategi Penarik Dana Investor

Sri menambahkan, performa defisit ditunjang dana tebusan program amnesti pajak periode pertama. Uang tebusan selama periode tersebut mencapai Rp 92 triliun.

Program amnesti pajak juga mendukung peningkatan pendapatan negara, terutama pada September 2016. Total realisasi pendapatan negara hingga 30 September tercatat sebesar Rp 1.081,2 triliun. Realisasinya telah mencapai 60,5 persen dari target Rp 1.786 triliun.

Realisasi penerimaan perpajakan tercatat Rp 896,1 triliun atau 58,2 persen dari target Rp 1.539 triliun. Penerimaan PPh non-migas telah mencapai Rp 476,5 triliun atau naik Rp 375,8 triliun dibanding pada September 2015.

Adapun penerimaan cukai tercatat Rp 78,6 triliun atau turun Rp 10 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu. Penerimaan negara bukan pajak (PNPB) tercatat sudah terealisasi Rp 183,8 triliun atau 75 persen dari target.

Simak: Perampok Rp 17 M: Untuk Naik Haji Orang Tua dan Beli Jaguar

Realisasi belanja pemerintah pusat per September sebesar Rp 767,7 triliun. Jumlahnya sudah mencapai 59 persen dari target Rp 1.306,7 triliun. Belanja kementerian lembaga yang terealisasi sebesar Rp 482,6 triliun, sedangkan dana transfer ke daerah dan dana desa terealisasi sebesar Rp 537,8 triliun.

VINDRY FLORENTIN

Berita terkait

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

40 menit lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

4 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

4 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

9 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

13 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

1 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

1 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.

Baca Selengkapnya

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

1 hari lalu

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh

Baca Selengkapnya

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

1 hari lalu

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.

Baca Selengkapnya