Tahun Depan Tarif Cukai Rokok Naik Jadi 10,54 Persen

Reporter

Jumat, 30 September 2016 17:55 WIB

Cukai rokok. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana untuk menaikkan tarif cukai rokok rata-rata tahun 2017 sebesar 10,54 persen. Rencana kenaikan itu lebih rendah dibandingkan tarif yang diberlakukan tahun ini sebesar 11,19 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan tarif terbesar berlaku untuk rokok jenis hasil tembakau Sigaret Putih Mesin (SMT) yaitu 13,46 persen. Sementara tarif terendah yaitu 0 persen rokok jenis hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Menurut Sri, kenaikan tarif cukai rokok ini didasarkan kepada lima aspek. "Aspek kesehatan, tenaga kerja, petani tembakau, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan negara," katanya di Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta, Jumat, 30 September 2016.

Baca: Harga Premium Turun Mulai Besok?

Dari aspek kesehatan, Sri mengatakan pemerintah mempertimbangkan pembatasan konsumsi. Jumlah pabrik rokok berkurang dari 4.669 pabrik menjadi 754 pabrik dalam sepuluh tahun terakhir.

Pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan pengembalian sebagian dana ke pemerintah daerah sebagai dana alokasi kesehatan (earmarking). Pada 2014, dana earmarking sebesar Rp 11,2 triliun, pada 2015 jumlahnya naik menjadi Rp 15,14 Triliun. Untuk 2016, dana earmarking diperkirakan sebesar Rp 17 triliun.

Menkeu mengklaim pertumbuhan produksi hasil tembakau telah dikendalikan. Dalam sepuluh tahun terakhir, tren pertumbuhan produksi hasil tembakau turun 0,28 persen dan di saat bersamaan jumlah penduduk Indonesia tumbuh sebesar 1,4 persen.

Simak: Rayuan Bos Polisi ke Jessica Wongso: Kamu Tipe Saya Banget

Pertimbangan aspek tenaga kerja didasarkan kepada keberlangsungan lapangan pekerjaan sektor formal sebesar 401 ribu orang. Menurut Sri, 291 ribu orang di antaranya terlibat di produksi SKT. Jika ditambah dengan sektor informal, kebijakan tarif cukai akan berdampak kepada 2,3 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600 ribu buruh tembakau, dan satu juta pedagang eceran.

Dari aspek rokok ilegal, Sri mengatakan pemerintah terus berupaya memberantas peredaran rokok ilegal. Hingga 29 September 2016, Bea Cukai berhasil menggagalkan 1.593 kasus peredara rokok ilegal, ini meningkat 1,29 kali dibandingkan 2015 yaitu 1.232 kasus dan 1,76 kali dibandingkan 2014 yaitu 901 kasus.

Baca: Dituduh Selingkuh & Lady Evil, Ibu Kiswinar Laporkan Mario

Terkait dengan penerimaan negara, Sri mengungkapkan kontribusi cukai terhadap APBN hingga kini berada pada kisaran 10-12 persen. Pada 2014, kontribusi cukai terhadap APBN sebesar 12,29 persen; pada 2015 sebesar 11,68 persen; dan pada 2016 sebesar 11,72 persen. "Walau berkontribusi cukup besar, angka dan peranannya menunjukkan penurunan yang berart."

Sri mengatakan keputusan kenaikan tarif cukai rokok sudah dibicarakan dengan berbagai pihak terkait seperti stakeholder, pihak yang peduli masalah kesehatan dan lapangan pekerjaan, petani tembakau, dan asosiasi pengusaha rokok. Keputusan tarif diputuskan diumumkan hari ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada berbagai pihak, terutama industri dan pemerintah sendiri, untuk mempersiapkan diri.

VINDRY FLORENTIN

Baca:
Raffi Beri Ayu Ting Ting Mini Cooper? Ini Kata Ibunda





Berita terkait

Sri Mulyani Targetkan Anggaran Pendidikan 2025 Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Dana Makan Siang Gratis?

6 jam lalu

Sri Mulyani Targetkan Anggaran Pendidikan 2025 Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Dana Makan Siang Gratis?

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran dana pendidikan 2025 untuk penguatan mutu pendidikan

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Siapkan APBN 2025 untuk Prabowo-Gibran, Pertumbuhan 5,1 dan Defisit 2,45 Persen

11 jam lalu

Sri Mulyani Siapkan APBN 2025 untuk Prabowo-Gibran, Pertumbuhan 5,1 dan Defisit 2,45 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan APBN 2025 untuk dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran dengan pertumbuhan 5,1 persen dan defisit 2,45 persen

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

13 jam lalu

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Anggota DPR Pertanyakan Pabrik Smelter, Identitas Korban Pesawat Jatuh di BSD

23 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Anggota DPR Pertanyakan Pabrik Smelter, Identitas Korban Pesawat Jatuh di BSD

Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto meminta pemerintah mengaudit seluruh smelter dan mengevaluasi tata kelola industri ini.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

2 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

2 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

2 hari lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

2 hari lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

2 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

3 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya