TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo diminta mewaspadai kegagalan PLN mengeksekusi program pembangunan pembangkit tenaga listrik 35 ribu megawatt. Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean mengatakan PLN terlihat gamang dan tidak mempunyai roadmap terukur untuk menyukseskan program tersebut.
“Hal ini juga membuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meradang dan sempat menarik program itu dari PLN karena terlihat tanda-tanda akan gagal,” ujar Ferdinand dalam keterangan tertulis, Senin, 25 Juli 2016.
Ferdinand mengingatkan, jika tidak diwaspadai akan berujung pada kegagalan pemerintah Jokowi seluruhnya, bukan spesifik pada kegagalan PLN atau Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Dia pun meminta Jokowi segera mengevaluasi pelaksanaan proyek tersebut.
Ferdinand mempertanyakan sikap PLN yang cenderung menutupi perkembangan proyek ini dari minimnya publikasi atau laporan kepada publik. “Sampai hari ini tidak jelas arah program tersebut dan tidak pernah dibuka ke publik berapa megawatt yang sudah dibangun,” katanya.
Ferdinand meminta pemerintah mengevaluasi kinerja Sofyan Basir selaku Direktur Utama PLN secara khusus. “Sebaiknya Sofyan Basir segera dicopot dan diganti karena yang bersangkutan adalah orang yang salah di tempat yang salah.”
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said meminta PLN tidak mangkir dari kebijakan pemerintah dalam usaha penyediaan tenaga listrik 2016-2025. Kementerian ESDM telah menyusun regulasi yang memudahkan investasi program 35 ribu MW. Misalnya, Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2015. Namun PLN, kata Sudirman, merasa kebijakan itu tidak berpihak kepada perusahaan.
Sudirman secara langsung juga menyoroti sikap Sofyan Basir yang kerap melayangkan protes di media massa. “Padahal kami 'ibu' yang melahirkan PLN. Sudah mengandung, menyusui, tapi disakiti di depan publik. Jangan protes ke ibu, nanti durhaka,” tuturnya di Jakarta, Jumat pekan lalu.
