TEMPO Interaktif, Amman: Indonesia akan memanfaatkan fasilitas trade financing dari Islamic Development Bank (IDB) untuk mengimpor minyak mentah dari Saudi Arabia. Dengan demikian, Indonesia mempunyai waktu lebih banyak 6-12 bulan untuk membayar impor minyak itu. Indonesia juga sepakat membeli minyak mentah dari Saudi Aramco 150.000 barel per hari. Demikian salah satu hasil kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke lima negara di kawasan Timur Tengah, yang disampaikan Kamis tengah malam kepada pers, dalam pesawat yang membawa Presiden dan rombongan kembali ke Jakarta.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menambahkan, selama ini waktu pembayaran impor minyak dari Saudi Aramco hanya satu bulan. “Ini sering menyusahkan kita. Bahkan pernah terjadi kelangkaan di masa lalu, gara-gara pembayaran telat,” kata Menteri Purnomo Yusgiantoro.Dengan fasilitas dari IDB yang prosesnya segera dimatangkan, termasuk besar bunganya, Indonesia bisa membayar ke IDB enam bulan atau bahkan setahun, setelah pengiriman minyak. Pihak IDB kemudian membayar ke Saudi Aramco sesuai term pembayaran yang ditetapkan. Fasilitas trade financing itu juga akan dipakai dalam pembelian bahan bakar minyak dari Kuwait. Selain fasilitas IDB itu, Indonesia yakin bisa meraih US$ 7-8 miliar (sekitar Rp 62-71 triliun) dari kerja sama pembangunan kilang pengolahan minyak dengan Saudi Arabia, Kuwait,dan Qatar. Kilang minyak itu akan ditempatkan di Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur lainnya. Selain kemudahan dari IDB, Indonesia akan menerima tambahan devisa dari eksplorasi gas oleh Kuwait di Laut Cina Selatan bagian Barat. Kuwait menemukan deposit gas kecil di sana, yakni 1 triliun cubic feet (TCF). Karena depositnya kecil, Kuwait minta izin untuk mengolahnya di Singapura yang jaraknya lebih dekat. “Kami izinkan. Kuwait juga minta konsesi tambahan eksplorasi gas di Pulau Buton,” ujar Menteri Purnomo. Menteri Purnomo juga mendapat komitmen dari pemerintah Qatar untuk memasok gas ke Indonesia mulai 2008. Kontrak pembelian gas dari Qatar itu untuk memasok ke PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Nanggroe Aceh Darussalam yang berhenti beroperasi sejak 2003. Sementara pasokan gas dari Qatar belum datang, pasokan gas ke PIM didapat dengan mengalihkan 10 persen jatah gas PT Pupuk Kalimantan Timur di lapangan Bontang. Setelah gas Qatar datang, diharapkan problem pasokan untuk PIM selesai. Apalagi pada tahun 2010, lapangan gas Blok A dekat Arun diperkirakan mulai memproduksi gas. Thoriq Hadad
Berita terkait
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
3 Oktober 2017
Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas
19 Februari 2017
Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Baca SelengkapnyaIni Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas
18 Januari 2017
Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.
Baca SelengkapnyaKrisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
22 November 2016
DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.
Baca SelengkapnyaMigas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi
29 Agustus 2016
Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas
20 Agustus 2016
Pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.
Baca SelengkapnyaPerubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat
3 Agustus 2016
Perubahan beleid tata kelola gas belum menunjukkan perkembangan
Baca SelengkapnyaKPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas
13 Januari 2016
KPK telah mengirimkan surat rekomendasi revisi UU Tata
Kelola Migas dan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden pada 16
Desember 2015.
Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas
10 Juli 2015
Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas
22 Mei 2015
SKK Migas harus badan khusus yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Bahan untuk RUU Migas.
