Pengamat: Proyek Kereta Cepat Merusak Lingkungan

Reporter

Jumat, 22 Januari 2016 16:58 WIB

Presiden Jokowi meninjau miniatur kereta cepat saat Groundbreaking Proyek Kereta Cepat di Cikalong Wetan, Bandung Barat, 21 Januari 2016. Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Menteri BUMN, Menteri PUpera, Menteri LHK, dan pihak-pihak lainnya. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota, Darmaningtyas, menilai kereta cepat atau high speed train (HTS) Jakarta-Bandung tidak semestinya dibangun. Sebab, pembangunan itu dapat merusak lingkungan di sekitar lokasi.

“Selain resapan air jadi berkurang, lumbung pangan berkurang,” ucap Darmaningtyas kepada Tempo melalui pesan singkat pada Jumat, 22 Januari 2016.

Darmaningtyas berujar, ada 150 hektare sawah yang kena gusur akibat pembangunan proyek kereta cepat tersebut. “Itu baru yang dampak langsung,” tuturnya. Sedangkan dampak tidak langsungnya, menurut Darmaningtyas, adanya alih fungsi lahan, karena area di sekitar stasiun dalam radius 1-3 kilometer akan berubah menjadi permukiman.

Dia berpendapat, pembangunan kereta cepat tersebut juga akan semakin memperlebar kesenjangan sosial antara masyarakat di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. “Saya tidak paham alasan pemerintah ngotot membangun kereta cepat itu,” katanya.

Baca:Susul Bandung, Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Sedang Dikaji

“Saya konsisten menolak. Kita tidak butuh kereta cepat. Kita butuh kereta barang atau kapal yang lebih banyak,” ucap Darmaningtyas.

Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung baru memasuki tahap peletakan batu pertama pada Kamis kemarin di kebun teh Mandalawangi Maswati, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina Hanggoro Budi berujar, proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung akan memanfaatkan 56,5 hektare hutan produksi: sekitar 55 hektare di Kabupaten Karawang dan 1,5 hektare di Kabupaten Purwakarta.

Baca Juga:Kapal Ternak Kosong Muatan, Pelni: Masa Kami yang Disalahkan?

Untuk itu, PT KCIC akan mengganti hutan produksi yang rusak dua kali lipat. "Penggantiannya, setelah ada izin dari Kementerian Kehutanan, kita memproses," tutur Hanggoro, Kamis kemarin.

Hanggoro menjelaskan, hingga saat ini, pihaknya masih kesulitan mencari lahan pengganti hutan produksi. Sesuai dengan prosedur, penggantian hutan produksi tidak bisa dalam bentuk uang kompensasi, atau apa pun. "Cari 200 meter saja susah, ini harus cari 110 hektare."

BAGUS PRASETIYO

Berita terkait

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

1 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

10 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

11 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

11 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

11 jam lalu

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

12 jam lalu

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

13 jam lalu

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo

Baca Selengkapnya

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

14 jam lalu

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

Kementerian PUPR bakal merelokasi merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

14 jam lalu

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

Prabowo disebut akan membentuk Presidential Club yang menjadi wadah pertemuan mantan presiden.

Baca Selengkapnya