TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) kembali menyatakan penolakannya terhadap rencana Pemerintah untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun ini. Ketua Umum Kadin, MS Hidayat, mengatakan pengusaha tidak mampu menanggung berapa pun kenaikan TDL tahun ini. "Semua Asosiasi menyatakan tidak mampu bertahan jika TDL naik," kata Hidayat, usai bertemu dengan sekitar 100 Asosiasi di Kantor Kadin, Jakarta, Rabu (8/2). Untuk menghindari kenaikan tarif listrik, Hidayat mendesak Pemerintah menambah subsidi ke PLN dari Rp 15 triliun menjadi Rp 25 triliun. Selain itu, PLN wajib melakukan efisiensi. Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, Sofyan Wanandi, mengatakan beberapa hal yang bisa membuat PLN lebih efisien lagi. Pertama, PLN diberikan wewenang mengimpor bahan bakar minyak langsung dari luar negeri. Saat ini, PLN membeli BBM dari Pertamina dengan harga lebih mahal. Pertamina mengenakan formula harga BBM impor dengan berpatokan harga di Singapura dengan tambahan 15 persen. Sofyan juga mengatakan, untuk lebih efisien PLN harus mengganti bahan bakar minyak dengan gas. Sanny Iskandar, pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia bidang sektor keuangan asuransi usaha persewaan bangunan tanah dan jasa perusahaan mempertanyakan kenaikan tarif listrik hingga 300 persen untuk jaringan tegangan menengah di Jawa Barat dan Banten sejak 17 Januari 2006. "Biaya listrik untuk tegangan menengah, naik dari Rp 439 per KWH menjadi Rp 1380 per KWH," ujarnya. Selain itu, investor yang ingin melakukan pemasangan baru dikenakan biaya penyambungan yang lebih tinggi. Untuk daya 210 KVA naik dari 52,5 juta menjadi 400 juta. Kenaikan itu tertera dalam surat General Manager PT PLN distribusi Jawa Barat dan Banten dengan No 0044/050/DJBB/2006. Kenaikan ini, menurut PLN, karena kenaikan harga BBM dan belum adanya kepastian mengenai subsidi dan kenaikan TDL. Tarif baru itu, akan disesuaikan saat pemerintah menaikan TDL. Mengenai usulan Menteri Perindustrian, agar penentuan tarif listrik berdasarkan pembicaraan bussiness to bussiness (di antara kalangan pebisnis) antara PLN dengan pengusaha, Sofyan Wanandi menilai hal itu tidak bisa dilakukan pada tahun ini. Karena, terbentur perundang-undangan. Dimana tarif dasar listrik ditentukan oleh keputusan pemerintah. Ketua Umum Asosiasi Perstektilan Indonesia, Benny Sutrisno, memprediksi jika TDL naik tahun ini maka akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sekitar lima persen dari jumlah pekerja di sektor tekstil. Saat ini, sektor ini menyerap 1,18 juta tenaga kerja. Sutarto