TEMPO.CO, Jakarta - Praktisi minyak dan gas senior, John Karamoy, meminta pemerintah tidak mengulur waktu menentukan nasib pengembangan lapangan gas abadi Blok Masela. Sebab, jika hal itu dibiarkan terkatung-katung, pemerintah rawan digugat ke arbitrase internasional.
"Sebaiknya pemerintah jangan membuat masalah baru," ujar John di Jakarta, Rabu, 13 Januari 2016.
Sebelumnya, pemerintah menjanjikan status Blok Masela bisa diputus pada awal Januari ini. Wacana ini adalah tindak lanjut verifikasi konsultan independen Poten & Partners yang menyatakan metode terbaik untuk pengembangan blok adalah melalui skema fasilitas pengolahan terapung (floating liquid natural gas/FLNG).
Presiden Joko Widodo berjanji segera memanggil Inpex Masela Ltd selaku operator Blok Masela. Namun, hingga sekarang, janji tersebut belum terealisasi.
Menurut perhitungan John, keputusan harus segera diambil paling lambat pada kuartal pertama 2016. Semakin lama keputusan diambil, umur pengelolaan blok semakin pendek. "Hal itu merugikan mereka."
Sedangkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membenarkan ada klausul dalam kontrak bagi hasil yang memungkinkan Inpex menggugat pemerintah ke arbitrase internasional. Namun, menurut Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas Elan Biantoro, keadaan saat ini bukan menjadi alasan pengajuan gugatan.
"Kalau sudah terlalu melenceng dari kontrak, baru ada kemungkinan menggugat," tutur Elan.
Saat ini, ucap Elan, alasan mundurnya keputusan Blok Masela adalah pemerintah masih mengkaji skema terbaik, terutama soal efek berganda bagi daerah setempat.
