Belasan kendaraan berjalan terseok-seok meniti lumpur di Tageneri, Kabupaten Puncak Jaya Papua, Rabu (29/8). ANTARA/Iwan Adisaputra
TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan jalur Trans-Papua sepanjang total 4.300 kilometer menghadapi tantangan berat. Selain membutuhkan anggaran yang cukup besar, pembangunan jalur ini juga rentan menghadapi konflik sosial dengan warga.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hediyanto W. Husaini mengungkapkan, tahun lalu, pihaknya mendapati empat tenaga kerja konstruksinya sempat disandera oleh oknum di Papua. Untuk itu, pihaknya sampai harus mengucurkan dana khusus guna membebaskan para pekerja tersebut.
“Tantangannya itu daerah konflik. Tahun lalu ada tiga sampai empat orang disandera. Yang disandera bukan hanya pegawai pendatang, tapi juga pekerja yang asli sana. Ini semua pengalaman untuk kami,” ujarnya.
Hediyanto menolak menyebutkan secara lebih rinci jumlah dana yang harus dikeluarkan untuk membebaskan para pekerjanya. Namun dia menegaskan, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap para pekerjanya. Menurut dia, keempat pekerja konstruksi yang sempat disandera tersebut kini telah bebas.
Selain itu, dia mengungkapkan, tantangan lain yang dihadapi pemerintah dalam membangun Trans-Papua adalah biaya mobilisasi alat yang mahal. Untuk memobilisasi ekskavator seharga Rp 1,5 miliar, ujarnya, pemerintah membutuhkan biaya mobilisasi hingga Rp 2 miliar.
“Kendala utama Trans-Papua adalah mobilisasi peralatan. Kita bergerak tidak dari ujung ke ujung, tapi sporadis. Biaya mobilisasi Rp 2 miliar, padahal harga ekskavator Rp 1,5 miliar. Tapi kita harus terus kerja,” ujarnya.
Pihaknya menargetkan jalur Trans-Papua sepanjang 180 kilometer dari Wamena sampai Mamugu dapat tuntas tahun ini. Hingga kini, pemerintah baru berhasil membangun sekitar 120 kilometer untuk rute ini.
Selanjutnya, pembukaan hutan akan dilakukan pada ruas Habema-Kenyam sepanjang 191 kilometer, Kenyam-Batas Batu sepanjang 25 kilometer, dan Batas Batu-Mumugu sepanjang 25 kilometer. Dia meyakinkan proses pembukaan hutan di ruas ini bisa berjalan lancar dan selesai tahun ini karena turut melibatkan TNI.
Untuk membangun Trans-Papua, Hediyanto mengaku pemerintah membutuhkan anggaran Rp 12 triliun setiap tahunnya hingga 2018. Pihaknya optimistis dapat menyelesaikan seluruh pembangunan Trans-Papua selama 3 tahun.
