Pembelian Heli Presiden Akan Hancurkan PTDI?  

Reporter

Editor

Grace gandhi

Senin, 30 November 2015 05:34 WIB

Seorang teknisi menyelesaikan proses produksi Helikopter jenis Superpuma SA 332 C1A dan Cougar E725 di hanggar PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Jawa Barat, 25 November 2015. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat Achmad Hafisz Thohir menilai bisnis PT Dirgantara Indonesia akan hancur akibat pemesanan helikopter presiden ke pihak asing. Pemesanan tersebut ia nilai sebagai pelemahan bisnis BUMN secara sistematis oleh kepala negara.

Menurut Achmad, Presiden Joko Widodo seharusnya membangga-banggakan industri pesawat dalam negeri.

“Apalagi saat ini kita sedang berjuang melawan pelemahan devisa dan menyusutnya neraca perdagangan,” kata Achmad saat dihubungi, Minggu, 29 November 2015.

Achmad mengatakan tak ada gunanya Indonesia promosi ke negara lain untuk membeli produk PTDI, jika presiden sendiri malah memakai produk asing. “Membeli heli asing sementara produksi sendiri dipinggirkan, itu sama saja nilainya menghina produk nasional sendiri,” katanya.

Komentar serupa datang dari anggota Komisi Pertahanan DPR, T.B. Hasanudin. Ia mengatakan negara rugi, jika tak melanjutkan pemesanan helikopter ke PTDI. Soalnya, TNI Angkatan Udara dan PTDI telah sepakati pemesanan 16 helikopter. Pemesanan itu dilakukan dalam dua rencana strategis, yakni periode 2009-2014 dan 2015-2019.

Pada periode renstra yang pertama, telah diselesaikan enam helikopter sesuai dengan anggaran yang ada. Sisanya akan diselesaikan pada periode selanjutnya. “Kalau enggak diteruskan kan rugi, kan sudah ada suntikan sejumlah dana ke PTDI,” kata Hasanudin.

Menurut Hasanudin, pemesanan helikopter pada asing juga akan mengganggu kerja sama antara PTDI dan Airbus. Soalnya, kedua perusahaan tersebut bekerja sama dalam bidang teknologi helikopter. “Tapi kalau teknisnya saya enggak paham, silakan tanya ke internal PTDI,” katanya.

Dalam brief summary program pengadaan helikopter angkut berat TNI AU, terdapat analisis SWOT terkait dengan rencana pembelian helikopter AW-101 buatan Italia-Inggris dan EC-725 Cougar buatan PTDI.

Di bagian ancaman (threat) analisis tersebut disebutkan pembelian helikopter AW-101 merupakan ancaman bagi kesinambungan PTDI sebagai global chain supplier untuk Airbus Helicopter.

Pembelian helikopter dari luar tersebut juga disebutkan akan membuat hilangnya kesempatan PTDI dalam pemanfaatan kemampuan yang dimiliki, business opportunity, serta investasi permesinan dan tooling yang sudah dilakukan PTDI menjadi tidak terpakai dan proses transfer-of-technology akan terhenti.

Selain itu, pembelian helikopter dari luar negeri akan mengubah road map industri yang sudah dirintis selama ini.

TRI ARTINING PUTRI | AMIRULLAH

Baca juga:
Kerlip Lampu Hijau di Bulan, Tanda Ada Kehidupan UFO?
Kasus Novanto: Mahkamah Rapat Hari Ini, Masih Ada Bola Liar?

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

8 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

13 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

18 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

20 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

21 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya