TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat Achmad Hafisz Thohir menilai bisnis PT Dirgantara Indonesia akan hancur akibat pemesanan helikopter presiden ke pihak asing. Pemesanan tersebut ia nilai sebagai pelemahan bisnis BUMN secara sistematis oleh kepala negara.
Menurut Achmad, Presiden Joko Widodo seharusnya membangga-banggakan industri pesawat dalam negeri.
“Apalagi saat ini kita sedang berjuang melawan pelemahan devisa dan menyusutnya neraca perdagangan,” kata Achmad saat dihubungi, Minggu, 29 November 2015.
Achmad mengatakan tak ada gunanya Indonesia promosi ke negara lain untuk membeli produk PTDI, jika presiden sendiri malah memakai produk asing. “Membeli heli asing sementara produksi sendiri dipinggirkan, itu sama saja nilainya menghina produk nasional sendiri,” katanya.
Komentar serupa datang dari anggota Komisi Pertahanan DPR, T.B. Hasanudin. Ia mengatakan negara rugi, jika tak melanjutkan pemesanan helikopter ke PTDI. Soalnya, TNI Angkatan Udara dan PTDI telah sepakati pemesanan 16 helikopter. Pemesanan itu dilakukan dalam dua rencana strategis, yakni periode 2009-2014 dan 2015-2019.
Pada periode renstra yang pertama, telah diselesaikan enam helikopter sesuai dengan anggaran yang ada. Sisanya akan diselesaikan pada periode selanjutnya. “Kalau enggak diteruskan kan rugi, kan sudah ada suntikan sejumlah dana ke PTDI,” kata Hasanudin.
Menurut Hasanudin, pemesanan helikopter pada asing juga akan mengganggu kerja sama antara PTDI dan Airbus. Soalnya, kedua perusahaan tersebut bekerja sama dalam bidang teknologi helikopter. “Tapi kalau teknisnya saya enggak paham, silakan tanya ke internal PTDI,” katanya.
Dalam brief summary program pengadaan helikopter angkut berat TNI AU, terdapat analisis SWOT terkait dengan rencana pembelian helikopter AW-101 buatan Italia-Inggris dan EC-725 Cougar buatan PTDI.
Di bagian ancaman (threat) analisis tersebut disebutkan pembelian helikopter AW-101 merupakan ancaman bagi kesinambungan PTDI sebagai global chain supplier untuk Airbus Helicopter.
Pembelian helikopter dari luar tersebut juga disebutkan akan membuat hilangnya kesempatan PTDI dalam pemanfaatan kemampuan yang dimiliki, business opportunity, serta investasi permesinan dan tooling yang sudah dilakukan PTDI menjadi tidak terpakai dan proses transfer-of-technology akan terhenti.
Selain itu, pembelian helikopter dari luar negeri akan mengubah road map industri yang sudah dirintis selama ini.
TRI ARTINING PUTRI | AMIRULLAH
Baca juga:
Kerlip Lampu Hijau di Bulan, Tanda Ada Kehidupan UFO?
Kasus Novanto: Mahkamah Rapat Hari Ini, Masih Ada Bola Liar?
Berita terkait
Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu
8 jam lalu
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.
Baca SelengkapnyaAkhir Politik Jokowi di PDIP
13 jam lalu
Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
18 jam lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaKaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024
20 jam lalu
Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.
Baca Selengkapnya1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata
21 jam lalu
Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya
1 hari lalu
Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Baca SelengkapnyaTerkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram
1 hari lalu
Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam
1 hari lalu
Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana
1 hari lalu
"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan
1 hari lalu
Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.
Baca Selengkapnya