TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan setidaknya ada 1.600 proyek pembangunan pada 2016 yang akan dilelang hingga akhir tahun. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target pembangunan yang meleset akibat leletnya penyerapan anggaran yang diperparah dengan melesetnya target penerimaan pajak hingga Rp 160 triliun. Pemerintah berjanji akan terus memperbaiki kualitas pembangunan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan akan mereformasi proses pembangunan. Selama ini, Sofyan menilai, ada paradigma yang salah dalam pembangunan di Indonesia. Ia mencontohkan dalam hal infrastruktur.

Menurut dia, ketika membangun pelabuhan, aspek konektivitas tidak menjadi perhatian. "Ada pelabuhan tapi tidak ada listrik. Sekarang disadari banyak hal harus diperbaiki," kata Sofyan, Kamis, 26 November 2015.

Melesetnya target dan hasil antara perencanaan dan pembangunan menjadi topik utama. "Kalau membangun kawasan industri, semua program harus mendukung itu," ucapnya.

Agar semua lembaga dan kementerian bisa bekerja sama, lanjut Sofyan, Bappenas meminta Badan Pemeriksaan Keuangan mengawasi kinerja kabinet.

"Saya setuju dengan BPK, pembangunan harus diimbangi dengan indikator pembangunan," ucapnya.

Sofyan berharap, penilaian BPK tak hanya berupa laporan di atas kertas saja, tapi juga memberikan penilaian dalam hal kinerja atau program yang telah terlaksana terhadap dampak sosial yang tercipta. Namun hingga kini, Sofyan mengatakan belum ada kesepakatan akhir terkait dengan norma-norma tersebut.

Selain BPK, Kepala Perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa di Indonesia Douglas Broderick mengatakan PBB akan turut mengawasi pembangunan dalam negeri yang berdampak langsung kepada masyarakat. Selama empat tahun ke depan, PBB akan menyelaraskan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pemerintah dengan asas pembangunan PBB berbasis sustainable development goals.

Broderick mengatakan, selain kemiskinan dan perlindungan sosial, pembangunan Indonesia perlu didorong untuk memperhatikan sektor lingkungan. Untuk mencapai cita-cita tersebut, PBB meminta pemerintah memperbaiki data dan statistik agar pembangunan lintas sektor dapat selaras. "Seluruh badan yang ada di PBB siap membantu mencapainya," ujarnya.

ADITYA BUDIMAN