TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara mencatat, jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2015 bertambah 81.000 orang menjadi 5,96 juta orang dari Agustus 2014 5,88 juta orang.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut menilai untuk mengantisipasi peningkatan pengangguran pada tahun depan, pemerintah daerah harus secepatnya merespon paket kebijakan ekonomi pemerintah pusat.

Sekretaris Apindo Sumut Laksamana Adhyaksa mengatakan, saat ini Sumut juga terdampak perlambatan ekonomi nasional dan global. Adapun, kebijakan pemerintah pusat dengan merilis beberapa paket kebijakan ekonomi akan membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

"Di Sumut, khususnya untuk sektor industri, ini sangat terasa dampaknya. Ini tentu memengaruhi kesempatan kerja yang ada. Apindo memperkirakan dalam 5 tahun ke depan, per tahun paling tidak secara nasional ada tambahan 3 juta pengangguran. Nah, pemda harus mendukung paket kebijakan ekonomi dengan secepatnya mengeluarkan perda yang sesuai," papar Laksamana, Kamis (12 November 2015).

Dia merinci, turunan regulasi yang dimaksud terutama yang terkait dengan percepatan proses perizinan pendirian usaha. Dengan begitu, akan lebih banyak calon investor baik asing maupun dalam negeri yang tertarik berekspansi dan menanamkan modalnya.

Laksamana menjelaskan, saat ini progres mempermudah perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sudah cukup baik. Namun, di daerah, masih banyak yang lamban menanggapi karena otonomi daerah.

"Ini harus segera berubah. Perizinan harus singkat, tapi tanpa melanggar aturan yang ada. Pemda harus segera melakukan ini, baik di tingkat provinsi, hingga kecamatan. Pemerintah pusat juga harus mendesak pemda melalui target yang jelas. Bantuan anggaran dan alokasi APBN didistribusikan berdasarkan kinerja pemda saja," tambahnya.

Dengan begitu, lanjut Laksamana, akan semakin banyak lapangan kerja tercipta dan mampu mengurangi pengangguran. Industri, sebutnya, merupakan sektor yang memiliki multiplier effect yang paling besar mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Selain percepatan perizinan, hal lain yang memerlukan respon cepat pemda melalui regulasi turunan yakni akses ke pasar keuangan, dan kemudahan perpajakan.

"Kami sadar bahwa kalau sekarang ya belum akan terasa dampaknya. Pemerintahan ini kan baru memulai fondasi perekonomian baru. Ini akan makan waktu 1-2 tahun. Nanti pada tahun-tahun selanjutnya, dampak akan lebih cepat terasa," ucap Laksamana.

Kepala BPS Sumut Wien Kusdiatmono menyebutkan, Pemprov Sumut harus segera mengantisipasi peningkatan pengangguran pada tahun depan yang cukup besar. Pasalnya, jumlah angkatan kerja terus bertambah.

Dia mencontohkan, pada Agustus 2015, penambahan angkatan kerja dari Agustus 2014 yakni 119.000 orang. Totalnya mencapai 6,39 juta orang dari 6,27 juta orang.

"Jumlah angkatan kerja per tahun yang bertambah rata-rata 100.000 orang itu merupakan warning. Sementara itu, selama Agustus 2014 hingga Agustus 2015, tingkat partisipasi angkatan kerja hanya meningkat tipis dari 67,07% menjadi 67,28%. Tingkat pengangguran terbuka naik dari 6,23% menjadi 6,71%," ujar Wien.

Tak hanya itu, BPS Sumut juga mencatat, jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama juga menurun pada dua sektor yakni pertanian dan industri. Pertanian, pada Agustus 2015 jumlahnya menurun menjadi 41,3% atau 2.462 orang dari 42,52% atau 2.501 orang pada Agustus 2015.

Untuk industri, menurun menjadi 7,55% atau 450 orang dari 7,84% atau 461 orang. Adapun, sektor yang memiliki peningkatan jumlah tenaga kerja yakni perdagangan, rumah makan dan akomodasi serta jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan.

BISNIS.COM