TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan mengatur tata niaga formalin produksi dalam negeri guna mencegah penggunaan zat itu bukan peruntukannya, terutama untuk bahan pengawet makanan. Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan, Ardiansyah, tata niaga itu akan membatasi peredaran formalin hanya lewat distributor terbatas yang telah mendapat izin."Distributor itu harus punya izin seperti pada distributor formalin impor," kata dia, Selasa (3/1). Saat ini tata niaga impor formalin diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/ MPP/kep/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu. Impor hanya bisa dilakukan oleh importir terdaftar dan importir produsen yang telah mendapat pengakuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.Saat ini hanya terdapat dua importir produsen dan satu importir terdaftar yang bisa melakukan impor formalin, yaitu PT Chang Chun DPN Chemical Industri dan PT Resource Alam Indonedia. Sedangkan importir terdaftar adalah PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. "Untuk distribusi dalam negeri belum ada tata niaganya," ujar Ardiansyah.Realisasi impor formalin tahun ini oleh dua importir produsen hanya 7,4 ton dari izin yang diterima sebesar 24 ribu ton. Sementara impor formalin oleh importir terdaftar hanya 100 liter dari izin 6100 liter. Sutarto