TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said membeberkan hasil audit Pertamina Energy Trading (Petral), anak usaha PT Pertamina di bidang niaga minyak yang bermarkas di Singapura. Setelah mendapat laporan hasil audit dari manajemen Pertamina, dia berdiskusi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Lampung kemarin.

Dalam berbagai dokumentasi Petral, menurut Sudirman, terbukti ada pihak ketiga yang ikut campur dalam proses pengadaan serta jual-beli minyak mentah dan produksi bahan bakar minyak di Pertamina Energy Services (PES). "Pihak ketiga ini bukan pemerintah, bukan manajemen Petral, bukan juga manajemen Pertamina," katanya di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Ahad, 8 November 2015.

Sudirman berujar, pihak tersebut “ikut campur” dalam pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina, dari mengatur tender, memunculkan harga hasil perhitungan sendiri, menggunakan instrumen karyawan, hingga memakai manajemen Petral untuk memenangi kepentingan sendiri. Pihak ketiga itu adalah badan usaha bisnis. "Yang selama ini disebut-sebut terus itulah," ucapnya.

Akibat upaya ikut campur tersebut, tutur Sudirman, secara menyeluruh, termasuk Petral, Pertamina, dan masyarakat, tidak memperoleh harga optimal dan terbaik saat melakukan pengadaan minyak dan jual-beli produk BBM. Sudirman menegaskan, sikap pemerintah konsisten menindaklanjuti likuidasi Petral.

Menteri Sudirman mengatakan pihak Kementerian Energi sedang mengkaji kelayakan temuan tersebut untuk masuk dalam proses hukum projustitia. Namun sayangnya, Sudirman enggan membocorkan identitas pihak ketiga yang dianggap merugikan negara tersebut.

Terbongkarnya kasus ini, ujar dia, menjadi masukan perbaikan supply chain di Pertamina. "Secara manajerial, sebagai regulator, kami sampaikan kepada Pertamina, yakinkan agar proses likuidasi berjalan terus dan tidak ada keraguan, yakinkan kekeliruan seperti ini tidak terjadi lagi," ucap Sudirman.

ALI HIDAYAT

BACA JUGA
Bayar Lobi Obama US$ 80 Ribu, Ini Imbalan untuk Jokowi
Dokumen Ini Beberkan Biaya Jasa Lobi Pertemuan Jokowi-Obama