Pengusaha Sawit Minta Jokowi Tak Gabung TPP, Kenapa?

Reporter

Rabu, 28 Oktober 2015 16:14 WIB

Presiden Barack Obama, bersalaman dengan Presiden Joko Widodo saat pertemuaannya di Gedung Putih, Washington, 27 Oktober 2015. Ini merupakan kunjungan pertama Presiden Jokowi ke Amerika setelah menjadi Presiden. AP/Susan Walsh

TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia Sahat Sinaga mengatakan, untuk produk minyak sawit dan turunannya, kerja sama TPP tidak akan memberikan pengaruh yang cukup besar.


Sebab, meskipun akan ada perbedaan tarif masuk antara Indonesia dengan Malaysia sebagai kompetitor eksportir produk tersebut, namun negara anggota TPP bukan pasar dominan bagi produk sawit. "Kalau untuk sawit relatif kecil,” kata Sahat, Rabu 28 Oktober 2015.


Tahun lalu, ekspor minyak sawit dan produk turunannya ke negeri Abang Sam hanya US$ 300,99 juta. Bandingkan dengan ekspor ke India yang mencapai US$ 3,63 miliar dan Cina yang mencapai US$ 1,78 miliar. “Saya kira konsekuensinya lebih berat bagi Indonesia, jangan sampai rugi,” kata Sahat, Rabu 28 Oktober 2015.


Sementara Ketua Umum Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik mengatakan dalam perkembangan situasi ekonomi kawasan, sesungguhnya TPP tidak memiliki relevansi dalam menyelamatkan ekonomi tiap-tiap negara anggotanya. “Indonesia tidak patut ikut-ikutan dalam inisiatif tersebut, konsekuensinya lebih buruk,” ujarnya.


Di antara konsekuensi yang berat tersebut, kata Kelapa Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri adalah penghapusan Daftar Negatif Investasi (DNI). Hal ini sudah dilakukan oleh Vietnam dan negara-negara anggota lain.


Advertising
Advertising

Selain itu, TPP juga mewajibkan anggotanya untuk menghapus segala fasilitas untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Artinya, tak ada penyertaan modal pemerintah, tak ada monopoli seperti pada listrik bagi PLN dan beras bagi Bulog. “Ini kan tidak bisa hanya dengan inisiatif pemerintah tapi juga harus melalui persetujuan DPR,” kata Yose.


Toh bagi beberapa sektor usaha, kerangka kerjasama TPP masih dinilai menguntungkan. Untuk produsen tekstil dan sepatu yang punya pasar utama di Amerika Serikat misalnya.


Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Edi Wijanarko mengatakan bahwa tahun lalu ekspor sepatu ke Negeri Abang Sam mencapai US$ 1,12 miliar. Angka itu hampir 30 persen dari total nilai ekspor sepatu Indonesia. “Kami sangat tergantung terhadap ekspor ke Amerika Serikat,” kata Edi siang tadi.


Sementara Vietnam yang juga produsen sepatu dan tekstil di ASEAN, telah bergabung dengan TPP yang dimotori Amerika Serikat. Berarti, sepatu dan garmen yang diproduksi Vietnam bisa masuk Amerika Serikat tanpa bea masuk. Sementara produk Indonesia dikenai bea masuk hingga 20 persen. “Kalau tidak bergabung, daya saing kita kalah,” kata Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G. Ismy


PINGIT ARIA

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

19 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

20 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya