TEMPO Interaktif, Jakarta:Memasuki 2006 PT Pertamina tetap tidak mampu memenuhi kekurangan gas bagi kebutuhan industri yang mencapai 500 juta kaki kubik.Wakil Direktur Utama Pertamina Mustiko Saleh mengatakan saat ini Pertamina hanya mampu memenuhi kebutuhan gas untuk industri sekitar 80-85 persen dari permintaan gas. ?Tahun depan masih ada kekurangan, akan ditingkatkan hingga kekurangannya tinggal 10 persen,? kata Mustiko di Jakarta, Jumat (23/12).Menurutnya tahun ini Pertamina hanya mampu memenuhi gas bagi kebutuhan industri sebesar 419 juta kaki kubik saja. Padahal dari sisi permintaan gas setiap tahunnya semakin meningkat.Pertamina beberapa waktu lalu telah melakukan kontrak pembelian gas dari Energi Mega Persada Kangean Ltd dari lapangan Rancak, Ngimbang, Terang Sirasun dan Batur di wilayah kerja Kangean. Kontrak gas dengan Pertamina ini selama 10 tahun dengan volume 220 triliun british thermal unit (tbtu) senilai US$ 627 juta. ?Tapi itu baru akan masuk dua atau tiga tahun lagi,? ujar Mustiko.Seperti diberitakan, industri pupuk seperti PT Pupuk Kujang mengalami kekurangan pasokan gas. Pertamina menolak memasok gas kembali untuk Pabrik Pupuk Kujang 1 karena saat ini Pertamina juga mengalami kesulitan untuk memenuhi komitmen memasok gas ke industri.m. fasabeni
Berita terkait
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
3 Oktober 2017
Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas
19 Februari 2017
Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Baca SelengkapnyaIni Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas
18 Januari 2017
Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.
Baca SelengkapnyaKrisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
22 November 2016
DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.
Baca SelengkapnyaMigas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi
29 Agustus 2016
Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas
20 Agustus 2016
Pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.
Baca SelengkapnyaPerubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat
3 Agustus 2016
Perubahan beleid tata kelola gas belum menunjukkan perkembangan
Baca SelengkapnyaKPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas
13 Januari 2016
KPK telah mengirimkan surat rekomendasi revisi UU Tata
Kelola Migas dan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden pada 16
Desember 2015.
Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas
10 Juli 2015
Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas
22 Mei 2015
SKK Migas harus badan khusus yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Bahan untuk RUU Migas.
