Pengunjung saat mendaftar pekerjaan di career builder.co.id di gedung smesco, Jakarta, 11 Juni 2015. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dalam kurun waktu satu tahun, tingkat pengangguran di Indonesia mengalami penambahan sebanyak 300 ribu jiwa. Tempo: Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Karawang - Dibandingkan dengan provinsi lain, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang tertinggi pengangguran di Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri seusai membuka gelaran acara Reuni Alumni Magang Jepang di Karawang, Jawa Barat, Ahad, 18 Oktober 2015.
"Pengangguran di Jabar mencapai 1,7 juta orang. 60 persen merupakan lulusan SMP," kata Hanif.
Menurut Hanif, hal ini menyulitkan orang untuk mencari kerja, kebanyakan pengangguran berpendidikan rendah. Untuk mengatasi hal itu, dalam waktu dekat, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan menggulirkan program sertifikasi uji kompetensi untuk 350 ribu tenaga kerja di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan adanya sertifikasi uji kompetensi untuk calon pekerja, Hanif berharap perusahaan di seluruh Indonesia tidak harus menerima lowongan kerja dengan syarat pendidikan formal.
“Pendidikan formal itu sangat penting. Namun dengan adanya pelatihan skill tenaga kerja dengan uji kompetensi yang bersertifikat. Perusahaan dapat membuka lowongan kerja untuk pendidikan formal dan lulusan pelatihan,” kata Hanif.
Hanif meminta perusahaan untuk membuka lowongan kerja bukan hanya berdasarkan pendidikan formal. “Calon pegawai yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan meskipun hanya memiliki sertifikat tertentu harus juga diterima,” harap Hanif.
Selain pendidikan, kurangnya jumlah pengusaha juga mempengaruhi rendahnya serapan tenaga kerja. “Jumlah pengusaha lokal di Indonesia hanya 1,65 persen, padahal pengusaha lokal bisa membantu menyerap tenaga kerja," tandas dia.
Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih tertinggal dalam hal jumlah pengusaha. Menurut Hanif, idealnya negara yang mempunyai ekonomi baik memiliki jumlah pengusaha lokal di angka 4 persen. "Seperti Malaysia. Pengusaha lokal mereka di angka 4 persen, dan Thailand di angka 7 persen,” katanya.
Karena itu, untuk menekan angka pengangguran, pemerintah dalam kebijakan ekonomi jilid empat siap menggulirkan bantuan kredit usaha rakyat bagi perseorangan produktif. “Bantuan tersebut sebesar 30 triliun untuk mencetak pengusaha-pengusaha mandiri di Indonesia,” pungkasnya.
