Sebuah kapal Pelni yang dijadikan sebagai alat transportasi warga dan wisatawan untuk berlayar ke Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah. TEMPO/Isma Savitri
TEMPO.CO, Manokwari - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya dan Gubernur Papua Barat Abraham Oktovianus Atururi sepakat mengajukan surat permintaan "Kapal Putih" kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kapal Putih yang dimaksud adalah kapal Pelni yang diperlukan untuk melayani pelayaran antar kedua daerah itu.
"Saya dan Gubernur Papua akan membuat surat bersama ke pemerintah pusat untuk meminta pelayaran kapal Pelni antar kedua wilayah," kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya saat membawakan sambutan pada acara Pelantikan Ikatan Keluarga Besar Flobamora NTT, Provinsi Papua Barat, periode 2015-2020, Jumat, 25 September 2015.
Permintaan ini disampaikan Gubernur NTT karena warga NTT di Papua kesulitan untuk pulang kampung lantaran membutuhkan biaya besar. Selama ini perjalanan Papua-NTT dan sebaliknya membutuhkan biaya belasan juta rupiah.
Selain membuka jalur laut antardaerah, kata Frans, kapal Pelni yang melayani dua daerah ini bisa membuka jalur ekonomi antarkedua daerah. "Kami bisa saling mengisi dalam bidang ekonomi."
Permintaan ini disambut positif Gubenur Papua Barat Abraham yang berjanji akan melayangkan surat kepada pemerintah pusat agar memberikan kapal Pelni yang khusus melayani wilayah-wilayah di Indonesia bagian timur. "Saya juga akan bersurat ke pemerintah pusat."
Ketua Ikatan Keluarga Besar Flobamora NTT di Provinsi Papua Barat, Clinton Tallo, mengatakan warga NTT yang berada di Papua Barat sebanyak 40 ribu jiwa. Namun mereka kesulitan untuk pulang atau berlibur ke kampung halamannya karena tingginya biaya tranportasi. Transportasi satu-satunya yang bisa digunakan hanya pesawat terbang yang biayanya sangat mahal. “Sehingga dibutuhkan 'kapal putih'."
