Menteri Darmin: Impor Sapi Tak Lagi Kuartalan, tapi Tahunan  

Reporter

Jumat, 25 September 2015 14:08 WIB

2.390 sekor sapi yang didatangkan dari Australia tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 2 September 2015. Impor sapi potong dari Australia guna meredam kenaikan harga daging sapi. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mulai tahun depan tidak lagi mengimpor sapi bakalan secara sistem kuartal atau bertahap. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menjelaskan, keputusan tersebut diambil untuk mengantisipasi kekurangan seperti yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.

"Impor akan dihitung dan diumumkan dalam satu tahun," kata Darmin kepada awak media usai menunaikan solat Jumat di Jakarta, Jumat 25 September 2015.

Dengan begitu, ia berharap pihak pengimpor bisa membuat perencanaan dan perhitungan biaya dengan lebih baik. Untuk pemerintah juga sistem seperti ini lebih menguntungkan. "Sistem kuartal itu jadi lebih mahal," kata Darmin melanjutkan.

Darmin juga menjelaskan bahwa hitung-hitungan impor sapi tersebut sudah berdasarkan perhitungan penjualan sapi lokal saat hari raya qurban kemarin. "Kemarin keliatannya 60-80 persen tidak laku," katanya.

INGE KLARA SAFITRI

Berita terkait

Hari Pertama Puasa, Harga Daging Sapi di Pasar Palmerah Naik jadi Rp 145 Ribu per Kilogram

47 hari lalu

Hari Pertama Puasa, Harga Daging Sapi di Pasar Palmerah Naik jadi Rp 145 Ribu per Kilogram

Sejumlah pedagang di Pasal Pamerah, Jakarta Barat, menyebutkan harga daging sapi naik di hari pertama di bulan puasa.

Baca Selengkapnya

Mau Bikin Steak di Rumah? Chef Bagi Saran Pemilihan Daging Sapi

17 Juni 2023

Mau Bikin Steak di Rumah? Chef Bagi Saran Pemilihan Daging Sapi

Chef membagi tips memilih bagian daging sapi seperti sirloin atau tenderloin untuk memasak steak di rumah. Ketahui juga merek daging.

Baca Selengkapnya

Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

22 Maret 2023

Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

Satu Peta telah untuk perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.

Baca Selengkapnya

KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

22 Maret 2023

KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

Pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR sehingga usahanya cepat naik kelas.

Baca Selengkapnya

Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

16 Maret 2023

Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Kawasan ASEAN mempunyai modal cukup mumpuni untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan PDB mencapai US$ 3,36 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

16 Maret 2023

Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

Pemerintah Indonesia tetap memiliki harapan besar pada IPEF untuk menghasilkan hal-hal konkret.

Baca Selengkapnya

Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

7 Februari 2023

Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023 ini. Perry menjabat sejak 23 Mei 2018. Siapa saja yang pernah menjadi Gubernur BI?

Baca Selengkapnya

BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

13 Januari 2023

BPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR

BPKP mengaudit pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR). Penyaluran KUR terus meningkat dalam lima tahun terakhir.

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

15 Desember 2022

Menko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa

Jokowi menegaskan kemitraan ASEAN dan Uni Eropa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Baca Selengkapnya

Peternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah

13 Desember 2022

Peternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah

Peternak mengaku sudah 12 tahun berdarah-darah karena harga ayam rendah. Mereka menyebut tak ada perlindungan dari pemerintah.

Baca Selengkapnya