Ketua Komisi VII DPR: Harga BBM Harus Turun  

Reporter

Kamis, 17 September 2015 14:47 WIB

TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Kardaya Warnika meminta harga bahan bakar minyak diturunkan. Musababnya, harga minyak mentah dunia sedang merosot tajam. "Harga BBM saat ini karena waktu itu kita asumsikan 60 dolar per barel," kata Kardaya di Jakarta, Kamis, 17 September 2015.

Namun saat ini, ujar Kardaya, harga minyak mentah dunia berada pada kisaran harga 40-45 dolar per barel. Menurut dia, harga tersebut turun sekitar 27 persen, dengan penghitungan kurs rupiah terhadap dolar 12,500-13.000. Saat ini, ia meneruskan, kurs rupiah melemah sebesar 13-14 persen. "Jadi penurunan harga minyak jauh melemah dari rupiah," ujarnya.

Dengan begitu, menurut Kardaya, harga BBM seharusnya diturunkan. Apalagi tarif daftar listrik juga sudah diturunkan oleh Perusahaan Listrik Negara dengan pertimbangan harga minyak yang turun. "Tentunya kita harus sejalan. Di BBM juga harus pakai justifikasi," tutur politikus dari Partai Gerakan Indonesia tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebelumnya mengatakan pemerintah tidak akan menurunkan BBM bersubsidi seperti Premium dan solar. Saat ini, ujar Sudirman, harga jual lebih tinggi beberapa ratus rupiah. Selisih kelebihan tersebut akan digunakan untuk membayar utang kepada PT Pertamina (Persero) Tbk. Utang tersebut muncul karena Pertamina pernah menjual BBM dengan harga di bawah harga keekonomian.

Pada awal Agustus lalu, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan ada potensi keuntungan US$ 1 miliar atau Rp 12 triliun yang hilang karena adanya penetapan harga baru BBM oleh pemerintah. Karena itu, Dwi berharap pemerintah tak menurunkan harga Premium saat harga minyak mulai turun saat ini untuk menutupi defisit keuntungan Rp 12 triliun tersebut.

Selain buat membayar utang, kelebihan dana yang tersisa akan dipupuk untuk dana pertahanan energi. Uang tersebut akan menjadi suntikan modal untuk pembangunan listrik di daerah terpencil serta membangun penimbunan BBM bagi daerah yang sulit terjangkau. Dengan demikian, kelangkaan bahan bakar dapat teratasi.

SINGGIH SOARES


Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya