TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan setidaknya akan ada 154 kebijakan yang menjadi perhatian pemerintah dalam menggodok paket kebijakan. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah berkaitan dengan penyerapan anggaran.
Pramono mengatakan banyak dana mengendap di bank daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan namun pengambil keputusan tak berani. "Jadi mandek," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis, 3 September 2015, malam.
Selain penyerapan anggaran, kata dia, pemerintah memperhatikan kebijakan terkait dengan logistik. Termasuk soal dwelling time (waktu tunggu barang di pelabuhan). Ia mengatakan ada 122 izin yang harus diisi untuk melakukan bongkar-muat.
"Bahkan Presiden memberi contoh soal kelistrikan, ada 200 lebih lembar pos untuk izin," katanya. Presiden Joko Widodo, kata dia, menginginkan agar prosedur perizinan tersebut dipangkas hingga 10 lembar saja.
Dalam paket kebijakan ekonomi yang tengah digodok ini, Pramono mengatakan, pemerintah akan lebih bersahabat dengan rencana penanaman modal asing. Perlindungan dan kenyamanan pejabat internal juga akan diatur.
"Dalam hal ini, pemerintah bisa mengatur kebijakan yang sifatnya strategis, baik penyelesaian peraturan presiden maupun instruksi presiden yang bersamaan, ini yang akan diatur dalam regulasi tersebut," ujarnya.
Menurut Pramono, bukan hanya aturan penyerapan anggaran dan dwelling time yang akan dibenahi, mekanisme pemberian sertifikasi halal juga akan dirombak. Sertifikasi halal akan diperjelas untuk siapa dan siapa yang berwenang mengeluarkan sertifikasi tersebut.
Pramono mengatakan tingkatan aturan perizinan yang akan dirombak beragam. Aturan tertinggi yang dirombak adalah peraturan presiden.
