APBD Rp 3,58 Triliun, Bojonegoro Jadi Kabupaten Kaya

Reporter

Editor

Zed abidien

Kamis, 3 September 2015 22:00 WIB

Pertambangan minyak Exxon Mobil Oil Indonesia Inc "Blok Cepu", Bojonegoro. TEMPO/Mahanizar

TEMPO.CO, Bojonegoro - Dalam dua tiga tahun ke depan, Kabupaten Bojonegoro, akan menjadi salah satu daerah kaya di Provinsi Jawa Timur. Kekayaan itu diukur dari target Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Bojonegoro tahun 2016 yang dipatok sebesar Rp 3,58 triliun.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur, melihat proyeksi APBD itu, masa depan Bojonegoro menjadi cukup cerah. Yaitu melonjaknya anggaran daerah yang terus meningkat, sehingga menjadi salah satu daerah di Jawa Timur berpenghasilan besar. ”Prospeknya cerah daerah ini,” ujarnya, Kamis 3 September 2015.

Paling tidak, lanjutnya, dengan anggaran sebesar itu, Bojonegoro akan mendekati daerah dengan APBD tinggi dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoardjo, Kabupaten Malang, Gresik dan sekitarnya.

Kusnandaka kemudian merunut, APBD Bojonegoro dalam lima tahun belakangan ini. Seperti APBD 2010 silam sebesar Rp 1 triliun dan setelah lima tahun ke depan, yaitu APBD 2015 sebesar Rp 2,9 triliun dan kemudian APBD 2016 ditarget naik menjadi Rp 3,58 triliun, atau mengalami lonjakan di atas 20 persen lebih.

Namun, dengan pendapatan daerah yang relatif besar, Kabupaten Bojonegoro perlu juga bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan tak hanya sektor migas tetapi juga non migas. Karena, sumbangan terbesar APBD diakui memang berasal dari dana bagi hasil. Untuk itu, juga harus difikirkan peningkatan dari non-migas. Seperti dari sektor pertanian dan juga ekonomi masyarakat bawah dan menengah. ”Agar nantinya, bisa semakin berimbang,” imbuhnya.

Sepekan sebelumnya pada rapat antara Pemerintah Bojonegoro dan DPRD setempat memutuskan bahwa target APBD 2016 sebesar Rp 3,58 tirilun. Dari jumlah itu pemasukan terbesar dari Dana Bagi Hasil Migas sebesar Rp 1,4 triliun. Target itu sesuai hasil Kebijakan Umum dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2016.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bojonegoro, Hery Sudjarwo mengatakan, target APBD 2016 sudah realistis. Dari anggaran tersebut, pemasukan terbesar berasal dari DBH migas sebesar Rp 1,4 triliun lebih. Kemudian dari Pendapatan asli Daerah sebesar Rp 280 miliar, cukai rokok sebesar Rp 39 miliar dan sisanya berasal dari belanja tidak langsung dan langsung.

SUJATMIKO







Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

5 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

21 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

52 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya