Pemerintah Belum Siapkan Dana Tambahan Subsidi Tunai

Reporter

Editor

Minggu, 27 November 2005 14:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah belum membahas rencana penambahan dana subsidi tunai bagi tambahan jumlah penerima subsidi tunai yang diperkirakan mencapai 2,5 juta keluarga.Penambahan dana itu, menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Mulia Nasution di Departemen Keuangan harus melalui mekanisme APBN Perubahan. Sebab APBN 2006 telah ditetapkan bersama DPR. “Itu harus melalui mekanisme APBN perubahan,“ kata Mulia. Seperti diketahui, setelah ditutupnya pendaftaran keluarga miskin yang akan mendapat susbidi tunai pada 31 Oktober lalu, jumlah keluarga yang mengajukan subsidi tunai membengkak hingga 10,5 juta keluarga. Padahal jumlah keluarga yang akan menerima susbidi tunai diperkirakan hanya 15,5 juta keluarga. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Rusman Heriawan mengatakan dari 10,5 juta tambahan itu diperkirakan yang akan menerima hanya sekitar 2,5 juta. Sehingga 2006 jumlah penerima subsidi tunai menjadi 18 juta keluarga dari 15,5 juta pada 2005. Untuk verifikasi 10,5 juta tambahan keluarga itu, BPS menargetkan akan selesai pada 31 Desember 2005.Dengan tambahan 2,5 juta itu dana yang diperlukan untuk pencairan Februari sebesar Rp 1,8 triliun. Dalam APBN 2006, dana yang disediakan pemerintah Rp 17 triliun. Sebanyak Rp 2 triliun diantaranya untuk peninjauan ulang program, perbaikan sistem dan pemutakhiran data.Meski pemerintah belum membahas dana tambahan subsidi tunai, Mulia menjamin pemerintah tetap akan menyediakannya. “Dana kan memang harus disesuaikan dengan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori,“ katanya. Suryani Ika Sari

Berita terkait

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

4 Januari 2024

Sri Mulyani Bayar Utang Kompensasi BBM ke Pertamina Rp 132,44 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membayar dana kompensasi BBM selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN).

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

30 Agustus 2022

Bansos Rp 24,17 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Ekonom Sebut 115 Juta Orang Rentan Belum Masuk Daftar

Bhima Yudhistira menilai tambahan anggaran bantalan sosial berupa bansos Rp 24,17 triliun untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi terlalu kecil.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

29 Desember 2015

Soal Dana Kompensasi BBM, Menteri ESDM Beda dengan Wapres JK  

Sudirman Said yakin aturan hukum yang melandasi pungutan tersebut selesai sebelum 5 Januari 2016.

Baca Selengkapnya

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

22 Agustus 2015

IRESS: Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga BBM

Indonesian Resources Studies (Iress) meminta pemerintah dan DPR untuk segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi bahan bakar minyak

Baca Selengkapnya

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

27 November 2014

Dana Kompensasi BBM di Blitar Salah Sasaran  

Anggota DPRD Blitar menilai pemetaan warga mampu dan kurang mampu dilakukan secara serampangan.

Baca Selengkapnya

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

24 November 2014

Rp 15 M Kompensasi BBM Bangka Belitung Disalurkan

Kantor Pos Pangkalpinang mulai menyalurkan dana kompensasi BBM senilai total Rp 15 miliar.

Baca Selengkapnya

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

21 November 2014

Kantor Pos Madiun Salurkan Kompensasi BBM Rp 26 M  

Penyaluran PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun untuk 5.513 orang.

Baca Selengkapnya

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

20 November 2014

Deddy Mizwar Cemaskan Penyaluran Kompensasi BBM  

Deddy Mizwar mengatakan ada peluang pemerintah merevisi lagi harga BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

19 November 2014

PT Pos Cirebon Belum Bagikan Dana Kompensasi BBM  

Dari 193 ribu penerima asal Kota dan Kabupaten Cirebon, yang terdata dari kantor pos pusat baru 10-12 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

19 November 2014

Jokowi Ikuti SBY untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Ini program pemerintah sehingga berkesinambungan.

Baca Selengkapnya