Pejabat Penting Bank Indonesia Desakkan Cetak Uang Plastik Lagi

Reporter

Editor

Sabtu, 26 November 2005 06:16 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Uang plastik, menurut seorang sumber di Bank Indonesia, rencananya akan dibuat lagi. Desakan itu datang dari pejabat penting di Bank Indonesia. Bahkan sang pejabat, menurut sumber sudah membuat proof uang plastik tersebut dan sudah menggandeng perusahaan dari Australia yang siap mencetak uang tersebut.Memang Australia, salah satu negara yang menggunakan bahan plastik untuk uangnya. Dalam situs www.studyinaustralia.gov.au disebutkan pengembangan uang plastik Australia mengindikasikan pengenalan terhadap kemajuan teknologi uang kertas dalam era milenium baru dan perubahan desain standar dunia. Teknologi polimer/plastik tersebut, menurut situs itu, tidak hanya unggul dalam menawarkan keuntungan dari segi keamanan tetapi juga konsep kebersihan, tanggungjawab terhadap lingkungan dan daur ulang merupakan hal yang patut ditiru di seluruh dunia. Dengan alasan itulah pejabat penting Bank Indonesia mendesakan uang plastik diterbitkan kembali untuk pecahan Rp 100 ribu.Uang plastik di Indonesia pernah dicetak. Tapi kualitasnya mengkhawatirkan. Jika di anjungan tunai mandiri (ATM), sering diperoleh uang yang sobek atau seperti digerogoti rayap. Menurut Kepala riset perencanaan divisi pengembangan dan Laboratorium Bank Indonesia, Bambang Prayitno, uang plastik tak cocok di Indonesia. "Cuaca di Indonesia tak mendukung uang plastik,"katanya.Alasan lain, mudah lecek, dan sering kali sering berdempet saat dihitung. Tentunya selain, uang plastik mudah di palsu. Karena tak ada benang pengamannya.Ahmad Taufik

Berita terkait

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

23 jam lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

1 hari lalu

Meski BI Rate Naik, PNM Tak Berencana Naikkan Suku Bunga Kredit

PNM menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga dasar kredit meskipun BI telah menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

1 hari lalu

BRI Klaim Kantongi Izin Penggunaan Alipay

Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengklaim telah mendapatkan izin untuk memproses transaksi pengguna Alipay.

Baca Selengkapnya

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

2 hari lalu

Suku Bunga Acuan Naik Jadi 6,25 Persen, BCA Belum akan Ikuti

BCA belum akan menaikkan suku bunga, pasca BI menaikkan suku bunga acuan ke angka 6,25 persen.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

2 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

3 hari lalu

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

3 hari lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

4 hari lalu

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

6 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

6 hari lalu

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.

Baca Selengkapnya